Kuala Lumpur — Malaysia secara resmi menyerahkan kepemimpinan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) kepada Filipina pada Selasa, 28 Oktober 2025. Sengketa wilayah di Laut China Selatan diperkirakan akan menjadi agenda utama ketika Manila mengambil alih keketuaan pada 2026.
Serah terima dilakukan secara simbolis oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim kepada Presiden Filipina Ferdinand Marcos, ditandai dengan penyerahan palu pada penutupan pertemuan puncak ASEAN di Kuala Lumpur. Anwar, yang akan tetap menjabat ketua ASEAN hingga akhir tahun, menyatakan, “Pada hari pertama tahun 2026, ASEAN akan memulai babak baru.”
Filipina merupakan satu dari empat negara anggota ASEAN—bersama Brunei, Malaysia, dan Vietnam—yang terlibat dalam klaim tumpang tindih di Laut China Selatan, jalur perairan strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Sengketa ini membuat negara-negara tersebut berseberangan dengan Tiongkok, yang mengajukan klaim kedaulatan luas atas kawasan itu, meski terdapat putusan internasional pada 2016 yang menyimpulkan klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum.
Ketegangan antara Beijing dan Manila disebut paling menonjol, dengan konfrontasi maritim yang terjadi secara berkala. Seorang diplomat Asia Tenggara yang hadir dalam KTT ASEAN mengatakan bahwa Laut China Selatan kerap menjadi fokus ketika insiden di lapangan memanas, dan situasi dinilai memang telah memanas.
Di sisi lain, ASEAN dan Tiongkok masih merundingkan kode etik untuk mengatur perilaku di wilayah maritim yang disengketakan. Perundingan tersebut ditujukan untuk mencapai kesepakatan pada tahun depan, lebih dari dua dekade sejak gagasan itu pertama kali diajukan.
Dalam KTT di Kuala Lumpur, Presiden Marcos menyampaikan keyakinannya bahwa “ada hasil positif yang dapat diperoleh jika kita berkomitmen pada kerja sama dan keterlibatan yang bermakna, terutama di Laut China Selatan.” Namun analis geopolitik berbasis di Manila, Don McLain Gill, menilai bahwa meskipun Filipina diperkirakan akan menekankan keamanan maritim, pakta apa pun yang disetujui Tiongkok kemungkinan besar tidak akan efektif.
Sejumlah diplomat dan analis menyebut Manila diperkirakan berupaya mencegah eskalasi lebih lanjut sekaligus meningkatkan kerja sama dengan Beijing. Bidang kerja sama yang disebut berpotensi dikembangkan antara lain meteorologi laut—yang dinilai krusial bagi keselamatan maritim—serta mekanisme untuk memastikan akses ke wilayah penangkapan ikan.
Selain isu Laut China Selatan, Filipina sebagai ketua ASEAN juga akan memikul peran dalam penanganan krisis Myanmar, yang terjerumus dalam perang saudara sejak kudeta militer 2021. Analis internasional di Solaris Strategies Singapura, Mustafa Izzuddin, menekankan pentingnya agar pemerintah Filipina tidak membiarkan isu Laut China Selatan mengalahkan prioritas ASEAN lainnya.
Myanmar dijadwalkan menggelar pemilu pada 28 Desember. Sumber-sumber diplomatik menyebut ASEAN tidak akan mengirim pengamat, yang dipandang sebagai kemunduran bagi upaya junta memperoleh legitimasi internasional, meskipun masing-masing negara anggota masih mungkin mengambil langkah sendiri.
Manila juga akan menghadapi tugas membentuk sikap kolektif ASEAN, termasuk keputusan apakah akan mengundang kembali para pemimpin junta ke pertemuan regional—yang selama ini dibatasi sejak kudeta—serta mengawasi perundingan untuk menunjuk utusan tetap bagi Myanmar.
