Mobilitas tenaga kerja lintas negara meningkat seiring menguatnya globalisasi dalam beberapa dekade terakhir. Di tengah arus tersebut, perhatian tidak hanya tertuju pada pekerja migran secara umum, tetapi juga pada ekspatriat—profesional berpengalaman yang ditempatkan perusahaan multinasional atau organisasi internasional untuk bekerja di negara lain. Peran mereka tidak terbatas pada menjalankan operasional, melainkan juga menjadi penghubung penting dalam transfer pengetahuan, teknologi, serta praktik kerja lintas budaya.
Kontribusi tenaga kerja lintas negara tercermin dari besarnya arus remitansi. Data World Bank (2023) mencatat remitansi pekerja migran, termasuk ekspatriat, mencapai sekitar USD 860 miliar secara global. Di sejumlah negara berkembang, nilai remitansi bahkan melampaui investasi asing langsung (FDI). Filipina, misalnya, mencatat remitansi setara 8,5% dari PDB atau sekitar USD 37 miliar. Ketahanan remitansi juga terlihat saat krisis 2008–2009, ketika remitansi hanya turun sekitar 6% sementara FDI anjlok 40%. IMF menilai remitansi sebagai “penyelamat” devisa yang turut memangkas kemiskinan hingga 1,5% di negara penerima serta mendorong konsumsi rumah tangga dan investasi skala kecil.
Bagi perusahaan multinasional, penempatan ekspatriat kerap menjadi bagian dari strategi menjaga standar global. Harvard Business Review (2019) menyebut perusahaan yang mampu mengelola ekspatriat dengan baik dapat meningkatkan produktivitas cabang baru secara signifikan. McKinsey Global Mobility Report (2022) juga mencatat 70% perusahaan dinilai gagal dalam ekspansi tanpa ekspatriat karena proses adaptasi lokal berjalan terlalu lambat. Penelitian Liu dkk. (2024) menegaskan peran ekspatriat sebagai penghubung antara kantor pusat dan cabang, sehingga mempermudah transfer pengetahuan dan koordinasi strategi global.
Namun, peningkatan jumlah tenaga kerja asing memunculkan kekhawatiran di berbagai negara, terutama terkait persaingan dengan pekerja lokal dan potensi ketergantungan berlebih. Sejumlah pemerintah merespons dengan memperketat aturan. Kuwait, misalnya, melalui Kuwait Ministry of Interior (2023), melarang pemegang residensi berada di luar negeri lebih dari enam bulan berturut-turut; pelanggaran dapat berujung pada pembatalan izin tinggal. Kebijakan ini diterapkan di tengah fakta bahwa ekspatriat mengisi sekitar 70% tenaga kerja sektor swasta di negara tersebut.
Malaysia juga menerapkan pengetatan pada 2024, termasuk menaikkan gaji minimum ekspatriat eksekutif menjadi MYR 10.000 per bulan dan membatasi masa kerja hingga lima tahun. Kebijakan melalui skema Employment Pass itu ditujukan untuk menekan ketergantungan pada tenaga kerja asing sekaligus memastikan perekrutan ekspatriat hanya untuk posisi berkeahlian tinggi yang belum tersedia di pasar kerja domestik. Sementara itu, Arab Saudi menjalankan kebijakan Saudization yang mewajibkan 25% lowongan diisi warga lokal. Kebijakan tersebut disebut berhasil menekan pengangguran sebesar 7% selama 2016–2023, namun tetap membuka ruang bagi ekspatriat berkualitas tinggi.
Di sisi lain, ada pula negara yang menempuh pendekatan berbeda dengan menarik kembali warganya yang bekerja di luar negeri. India, melalui skema Overseas Citizen of India (OCI) dan insentif pajak 25% bagi pekerja yang kembali di sektor IT dan fintech, dilaporkan berhasil memulangkan sekitar 500.000 ekspatriat pada 2019–2023. Dalam periode yang sama, jumlah startup unicorn meningkat hampir empat kali lipat, dan para profesional yang kembali disebut meningkatkan produktivitas perusahaan India sekitar 18%.
Contoh lain terlihat pada negara yang menerapkan regulasi ketenagakerjaan yang dinilai relatif seimbang, seperti Singapura dan Uni Emirat Arab. Kehadiran ekspatriat di kedua negara tersebut dikaitkan dengan efek spillover berupa kenaikan upah tenaga kerja lokal sekitar 10–15%, melalui transfer pengetahuan, pelatihan, dan mentoring. Sebaliknya, kebijakan yang terlalu ketat dapat membawa konsekuensi ekonomi. Kebijakan pasca-Brexit di Inggris, misalnya, disebut menurunkan migrasi bersih sekitar 30% dan membuat pertumbuhan GDP melambat 1,5% per tahun.
Singapura menerapkan skema Employment Pass dengan persyaratan gaji minimum sekitar S$5.000 serta kewajiban transfer pengetahuan kepada pekerja domestik. Pendekatan ini dikaitkan dengan kinerja ekonomi nasional, yang tercermin dari GDP per kapita Singapura sekitar USD 82.000 pada 2023—salah satu yang tertinggi di Asia.
Berbagai pengalaman tersebut menunjukkan bahwa ekspatriat tetap menjadi bagian penting dari masa depan tenaga kerja global, tetapi memerlukan pengelolaan kebijakan yang cermat. Sejumlah negara memilih memastikan kontribusi ekspatriat melalui verifikasi, pembatasan tertentu, kewajiban alih keterampilan, hingga insentif kepulangan bagi warga negara yang bekerja di luar negeri. Data yang ada mengindikasikan pembatasan berlebihan dapat menekan pertumbuhan, sementara pengaturan yang tepat dapat membantu menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan perlindungan tenaga kerja lokal.
