Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal I-2026 mencapai 5,61% secara tahunan (year-on-year). Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 4,87%.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai capaian tersebut mencerminkan ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global, termasuk ketidakpastian geopolitik dan gejolak harga energi. Ia menyebut pertumbuhan 5,61% sebagai salah satu yang tertinggi secara kuartalan pada periode pascapandemi, serta mengindikasikan bauran kebijakan pemerintah dinilai cukup efektif meredam dampak eksternal.
“Di tengah tekanan global seperti sekarang, angka 5,61% ini menunjukkan ekonomi kita cukup tangguh. Artinya, kebijakan pemerintah berjalan di jalur yang tepat,” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Menurut Misbakhun, konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama pertumbuhan, terutama terdorong momentum Ramadan dan Idulfitri. Ia juga menyoroti pemulihan di sejumlah sektor, seperti perdagangan, industri pengolahan, pertambangan, dan transportasi. Kontribusi sektor energi dinilai masih terasa, meski tekanan harga global disebut perlu dikelola secara hati-hati.
“Momentum harga energi memberi dorongan, tapi juga membawa risiko ke inflasi dan fiskal. Di sini peran kebijakan harus presisi,” katanya.
Ia menilai capaian pertumbuhan ini tidak lepas dari konsistensi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan dalam meredam dampak konflik global, termasuk krisis energi yang berkaitan dengan situasi di Timur Tengah.
Namun, Misbakhun mengingatkan bahwa risiko eksternal masih tinggi. Ia menyinggung tekanan terhadap rupiah yang disebut melemah sekitar 3,88% serta penurunan cadangan devisa hingga US$ 8,4 miliar sebagai sinyal kuatnya dampak global terhadap perekonomian domestik.
“Ini yang harus diantisipasi. Tekanan ke rupiah dan cadangan devisa menunjukkan kita masih sangat dipengaruhi kondisi global,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi energi dan pangan, sekaligus memastikan pertumbuhan tetap inklusif. Karena itu, pemerintah dinilai perlu mendorong investasi dan ekspor agar struktur pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada konsumsi domestik.
Di sisi fiskal, Misbakhun menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu tetap berperan sebagai peredam guncangan (shock absorber) yang kredibel dan tepat sasaran di tengah dinamika global.
“APBN harus kuat dan fleksibel, tapi penggunaannya harus disiplin agar kredibilitas fiskal tetap terjaga,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Misbakhun menyebut Komisi XI DPR RI akan terus mengawal kebijakan ekonomi pemerintah agar tetap responsif dalam menjaga stabilitas sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan.
