Pemerintah Provinsi Bengkulu optimistis perekonomian daerah tetap tumbuh sebesar 4,82 persen pada 2025 meski menghadapi tekanan geopolitik global. Pemprov menilai perkembangan situasi global, termasuk di Timur Tengah, diharapkan tidak memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi daerah.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu, RA Denni, mengatakan pemerintah daerah mencermati dinamika tersebut, termasuk adanya gencatan senjata dalam konflik yang terjadi. Pemprov berharap gencatan senjata itu bersifat permanen agar dampak ekonomi global tidak berimbas pada perekonomian Bengkulu.
Untuk mengantisipasi potensi tekanan ekonomi, Pemprov Bengkulu bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menjalankan langkah pencegahan, terutama melalui penguatan ketahanan pangan. Upaya yang dilakukan antara lain mengoptimalkan swasembada pangan lewat pencetakan lahan baru, program Sahesade (satu hektare satu desa) untuk lahan pertanian seperti jagung, serta pemberian stimulus pertanian.
Selain itu, pemerintah daerah berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pangan di tingkat masyarakat. Menurut RA Denni, inflasi yang terkendali dinilai dapat menciptakan iklim positif bagi perekonomian dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi baru.
Ia menyebut stabilitas ekonomi daerah tercermin dari inflasi Bengkulu yang tetap terkendali pada level 2,7 persen secara tahunan pada 2025. Di sisi pertumbuhan, ekonomi Bengkulu pada 2025 tercatat tumbuh 4,82 persen (year on year/yoy), meningkat dibandingkan 2024 yang sebesar 4,62 persen. Capaian tersebut disebut mendekati rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatra dan relatif sejalan dengan pertumbuhan nasional.
RA Denni menjelaskan, sektor pertanian dan perkebunan—khususnya kelapa sawit dan kopi—bersama sektor perikanan serta perdagangan masih menjadi penopang utama perekonomian Bengkulu. Pemerintah daerah juga terus mendorong sejumlah program strategis, seperti ketahanan pangan, cetak sawah, pengembangan kopi, penguatan UMKM, hingga optimalisasi distribusi antarwilayah.
Pengendalian inflasi yang terjaga, lanjutnya, menjadi indikator penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan stabilitas ekonomi daerah.
