Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gafmi menilai pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Bank Dunia dari 4,8 persen menjadi 4,7 persen perlu dibaca sebagai pengingat untuk memperkuat mesin pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, revisi tersebut merupakan sinyal “kuning” yang patut dicermati dalam konteks kondisi domestik dan dinamika global, termasuk eskalasi geopolitik Iran–Israel–Amerika.
Rahma menjelaskan, salah satu faktor yang memengaruhi proyeksi itu adalah perlambatan konsumsi rumah tangga. Konsumsi yang menyumbang lebih dari 50 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) disebut tengah menghadapi tekanan, terutama dari sisi daya beli kelas menengah.
Ia menilai tekanan tersebut tercermin dari penjualan ritel dan kendaraan bermotor yang cenderung stagnan, di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan upah riil. Selain itu, kebijakan moneter yang ketat juga dinilai turut menahan laju aktivitas ekonomi.
Rahma menyebut suku bunga yang relatif tinggi, yang ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar, berdampak pada mahalnya biaya pinjaman untuk kredit usaha maupun perumahan. Kondisi itu membuat pelaku usaha dan investor cenderung lebih berhati-hati.
“Angka 4,7 persen lebih mendekati realitas psikologis dan lapangan saat ini dibandingkan target optimis 5 persen ke atas. Meskipun secara makro angka inflasi terlihat terkendali, secara mikro banyak sektor usaha terutama manufaktur dan tekstil yang sedang mengalami kesulitan,” ujarnya.
Dari sisi eksternal, Rahma menambahkan perlambatan ekonomi global dan melemahnya permintaan dari mitra dagang utama seperti China ikut memengaruhi kinerja ekspor komoditas Indonesia. Ia menyebut pemangkasan proyeksi ini sebagai peringatan bahwa mesin pertumbuhan konvensional mulai melemah, sehingga diperlukan stimulus baru atau penguatan daya beli masyarakat bawah dan menengah agar pertumbuhan kembali menuju 5 persen.
Meski demikian, Rahma menilai target pertumbuhan di atas 5 persen masih dapat diupayakan dengan mengoptimalkan sejumlah sektor secara bersamaan. Pertama, ia menekankan penguatan industri pengolahan sebagai kontributor utama PDB melalui hilirisasi, termasuk pengolahan komoditas seperti nikel, tembaga, dan bauksit menjadi produk bernilai tambah tinggi serta pengembangan rantai pasok industri baterai dan kendaraan. Menurutnya, karena sektor manufaktur berkontribusi sekitar 19–20 persen terhadap PDB, pertumbuhannya perlu melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Kedua, sektor pertanian dinilai memiliki potensi sebagai motor pertumbuhan baru jika didukung peningkatan produktivitas, penyederhanaan distribusi pupuk, dan penguatan program ketahanan pangan untuk menjaga stabilitas harga. Rahma menyebut pada 2025 sektor ini mencatat pertumbuhan di atas 5 persen, berbalik dari tren sebelumnya yang berada di bawah 2 persen.
Ketiga, ia menyoroti pentingnya menjaga konsumsi rumah tangga yang mencapai sekitar 54 persen terhadap PDB. Upaya yang disebut dapat ditempuh antara lain menjaga stabilitas harga pangan, mempercepat belanja pemerintah, serta menciptakan lapangan kerja melalui investasi.
Keempat, Rahma menilai masuknya investasi asing langsung (FDI) dapat memberikan efek berganda melalui penciptaan lapangan kerja formal dan peningkatan pendapatan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya mempercepat eksekusi anggaran sejak kuartal pertama agar perputaran uang di masyarakat meningkat melalui proyek-proyek infrastruktur, seperti irigasi, waduk, embung untuk mitigasi kemarau panjang, perbaikan jembatan terdampak bencana, serta perbaikan jalan. Menurutnya, langkah tersebut dapat memperluas program padat karya dan membantu mendongkrak daya beli.
Kelima, ia melihat sektor energi hijau dan ekonomi digital memiliki prospek pertumbuhan yang kuat. Program pengembangan biodiesel dan investasi teknologi disebut menjadi peluang untuk mendorong efisiensi dan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Rahma menyinggung proyek Biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai Juli 2026 dan diproyeksikan dapat menghemat anggaran hingga Rp48 triliun, seraya menekankan perlunya skala prioritas serta dorongan investasi di bidang teknologi dan ekonomi digital.
