Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) pada Selasa menyatakan Rusia bertanggung jawab atas pembunuhan Alexander Litvinenko, mantan perwira KGB yang meninggal akibat diracun di London pada 2006. Putusan itu memicu bantahan dari Kremlin.
Litvinenko, yang membelot dan menjadi pengkritik Kremlin, meninggal tiga pekan setelah meminum teh hijau yang dicampur polonium-210 di sebuah hotel mewah di London. Saat itu, kondisi Litvinenko yang memburuk sempat menjadi sorotan luas media di Inggris dan negara-negara Barat.
Dari ranjang kematiannya, Litvinenko mengatakan kepada detektif bahwa ia meyakini Presiden Vladimir Putin memerintahkan pembunuhannya secara langsung. Tuduhan tersebut dibantah oleh Kremlin.
ECHR menyebut pembunuhan itu mengarah pada Rusia. Pengadilan juga menyatakan telah menemukan “tanpa keraguan” bahwa pembunuhan dilakukan oleh Andrei Lugovoy, mantan pengawal KGB, dan Dmitry Kovtun. Menurut ECHR, operasi itu menunjukkan perencanaan yang kompleks, termasuk pengadaan racun mematikan yang langka, pengaturan perjalanan, serta upaya berulang untuk memberikan racun, yang menandakan Litvinenko menjadi target sebuah operasi.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menolak putusan tersebut. Ia menyatakan ECHR tidak memiliki kewenangan atau kapasitas teknologi untuk memiliki informasi terkait kasus itu, serta menilai klaim tersebut tidak berdasar karena menurutnya belum ada hasil penyelidikan.
Lugovoy dan Kovtun selama ini membantah keterlibatan. Pada Selasa, Lugovoy menyebut keputusan ECHR bermotif politik dan mengatakan putusan itu merusak reputasi pengadilan.
ECHR memerintahkan Rusia membayar ganti rugi kepada Marina Litvinenko sebesar 100.000 euro untuk kerusakan, serta 22.500 euro untuk biaya hukum.
Penyelidikan Inggris pada 2016 menyimpulkan Lugovoy dan Kovtun melakukan pembunuhan itu sebagai bagian dari operasi yang mungkin diarahkan oleh Dinas Keamanan Federal (FSB), lembaga penerus utama KGB era Uni Soviet. Dalam temuan penyelidikan Inggris, terdapat sejumlah alasan mengapa negara Rusia diduga ingin membunuh Litvinenko, yang memperoleh kewarganegaraan Inggris sebulan sebelum meninggal pada 23 November 2006.
Litvinenko disebut dianggap mengkhianati FSB setelah menuduh lembaga itu terlibat dalam pemboman blok apartemen di Rusia pada 1999 yang menewaskan lebih dari 200 orang—peristiwa yang dituding Kremlin dilakukan pemberontak Chechnya. Ia juga dekat dengan pembangkang Rusia lainnya dan menuduh pemerintahan Putin berkolusi dengan kejahatan terorganisir. Selain itu, penyelidikan Inggris menyebut FSB mendapat informasi bahwa Litvinenko mulai bekerja untuk badan intelijen asing Inggris, MI6.
Kasus ini turut memperburuk hubungan Inggris dan Rusia. Penggunaan isotop radioaktif langka dan berbahaya di ruang publik London disebut menjerumuskan hubungan kedua negara serta memperdalam ketidakpercayaan Barat terhadap Kremlin.
Dalam insiden 2006 tersebut, kontaminasi polonium ditemukan di teko dan bar hotel tempat Litvinenko berada. Jejak zat radioaktif juga ditemukan di berbagai lokasi di London, termasuk kantor, hotel, pesawat, dan Stadion Emirates milik klub sepak bola Arsenal. Namun, karena para tersangka utama berada di Rusia, Inggris tidak dapat melanjutkan proses pidana.
Marina Litvinenko membawa perkara ini ke ECHR dengan alasan suaminya dibunuh atas arahan atau dengan persetujuan otoritas Rusia, serta menilai pihak berwenang Rusia gagal melakukan penyelidikan domestik yang efektif atas pembunuhan tersebut.
Masih pada Selasa, dalam perkembangan kasus terpisah, polisi Inggris menyatakan seorang warga Rusia ketiga didakwa secara in absentia terkait percobaan pembunuhan dengan Novichok pada 2018 terhadap mantan agen ganda Sergei Skripal. Inggris mengonfirmasi ketiga tersangka merupakan bagian dari operasi intelijen militer. Rusia juga menolak keterlibatan dalam kasus tersebut, yang sebelumnya memicu pengusiran puluhan diplomat.
