Upaya diplomasi untuk meredakan eskalasi konflik di Timur Tengah menghadapi hambatan besar, seiring saling bantah dan sikap keras para pihak yang terlibat. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 15 Maret menyatakan Iran siap melakukan gencatan senjata, namun AS belum bersedia. Pernyataan itu segera dibantah Menteri Luar Negeri Iran Abbas Aragchi, yang menegaskan Iran tidak tertarik berdialog dengan AS saat ini.
Situasi tersebut memperumit berbagai inisiatif diplomatik, bukan hanya untuk meredakan ketegangan AS-Israel dengan Iran, tetapi juga untuk menurunkan tensi antara Iran dan negara-negara tetangganya di kawasan yang turut terdampak konflik. Menteri Negara di Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab, Lana Nusseibeh, menyatakan dimulainya kembali dialog antara negara-negara Teluk dan Iran perlu dikondisikan pada penghentian serangan balasan Iran ke wilayah negara-negara tersebut, baik yang menargetkan pangkalan militer AS maupun aset-asetnya.
Sementara itu, Qatar menyampaikan belum ada kepastian mengenai proses mediasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, mengatakan baik AS maupun Iran menyatakan tidak ada mediasi yang sedang berlangsung, dan pihaknya belum menerima informasi resmi apa pun terkait mediasi resmi.
Dari Ankara, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menilai pecahnya konflik antara AS dan Israel dengan Iran saat kedua pihak disebut sedang dalam proses negosiasi menimbulkan keraguan terhadap niat diplomatik yang ada. Ia juga menyebut kesannya bahwa pihak Iran merasa dikhianati karena ini merupakan kali kedua mereka diserang saat dalam proses negosiasi. Menurut Fidan, Iran kemungkinan tidak memiliki alasan untuk menyebutkan negosiasi secara terbuka saat ini, namun ia memperkirakan tetap ada keterbukaan terhadap saluran diplomatik rahasia.
Di tengah dinamika tersebut, para pengamat menilai diplomasi tetap menjadi jalan keluar, meski semakin rumit oleh perkembangan konflik, termasuk blokade di sekitar Selat Hormuz yang strategis. Prioritas utama bagi pemerintahan AS disebut adalah membuka kembali Selat Hormuz agar kapal tanker minyak dari Teluk bisa kembali melintas normal.
Dalam beberapa hari terakhir, Trump menyerukan sejumlah negara—di antaranya Prancis, Jepang, Inggris, Jerman, dan Tiongkok—untuk berpartisipasi dalam rencana pengawalan kapal tanker minyak dan kapal komersial melalui Selat Hormuz menggunakan kapal perang. Namun, sebagian besar negara yang disebut menolak karena khawatir terseret lebih jauh ke dalam konflik.
Saat berkunjung ke Turki pada 12 Maret, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul menegaskan pembukaan kembali Selat Hormuz diperlukan dan harus segera dilakukan, tetapi bukan lewat cara militer. Ia menyatakan solusi yang kredibel dan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui diplomasi, dengan menyatukan kepentingan bersama di kawasan Teluk dan negara-negara tetangga untuk mencari jalan keluar dari konflik.
Inggris menjadi satu-satunya negara yang sejauh ini menyatakan sedang “mempertimbangkan” permintaan Trump untuk mengirim pasukan ke Selat Hormuz. Namun, opsi tersebut disebut kemungkinan terbatas pada penyapuan dan pembersihan ranjau, sembari menekankan bahwa solusi diplomatik jangka panjang harus menjadi prioritas. Menteri Energi Inggris Ed Miliband mengatakan pembukaan kembali Selat Hormuz melayani kepentingan semua pihak, tetapi menurutnya cara paling meyakinkan untuk membukanya kembali adalah dengan mengakhiri konflik dan meredakan krisis bersama para mitra.
Konflik yang meningkat ini juga mulai memengaruhi agenda diplomatik global lainnya. Pada 16 Maret, Trump mengatakan ia telah meminta Tiongkok menunda pertemuan puncak dengan Presiden Xi Jinping sekitar satu bulan, dengan alasan perlunya mengelola langsung kegiatan terkait konflik di Iran. Kunjungan Trump ke Tiongkok yang semula dijadwalkan pada 31 Maret hingga 2 April sebelumnya dipandang sebagai momen penting bagi hubungan bilateral AS-Tiongkok, termasuk untuk mendorong pembahasan isu-isu lain seperti tarif global.
