Dewan Pengawas BPJS Kesehatan menyoroti sejumlah risiko eksternal yang dinilai berpotensi menekan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Risiko tersebut mencakup dinamika geopolitik dan ekonomi global, hingga potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dapat memengaruhi kepesertaan.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, mengatakan kondisi global dapat berdampak langsung terhadap perekonomian domestik dan kegiatan usaha. Dampak lanjutan dari situasi itu, menurutnya, bisa memengaruhi kemampuan peserta dalam membayar iuran.

“Terdapat beberapa isu yang kami identifikasi dan perlu perhatian bersama yaitu kondisi geopolitik dan ekonomi global yang berdampak pada perkembangan ekonomi domestik dan kegiatan usaha yang kemungkinan memengaruhi ability to pay peserta,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, belum lama ini.

Selain faktor global, Dewan Pengawas juga menilai keterbatasan ruang fiskal pemerintah daerah berpotensi memengaruhi komitmen pembayaran iuran JKN, terutama pada segmen tertentu. Stevanus menyebut adanya kemungkinan berkurangnya ruang fiskal pemerintah dan komitmen pembayaran iuran dari pemerintah daerah akibat pemotongan dana transfer ke daerah.

“Potensi berkurangnya ruang fiskal pemerintah dan komitmen pembayaran iuran JKN dari pemda akibat pemotongan dana transfer ke daerah,” kata Stevanus.

Dari sisi ketenagakerjaan, Dewan Pengawas menyoroti potensi peningkatan tekanan yang dapat berdampak pada kepesertaan JKN. Stevanus menyebut potensi PHK dan tidak tercapainya target segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), termasuk rencana PHK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dapat berpengaruh pada segmen PPU Pegawai Negeri.

“Potensi PHK dan tidak tercapainya target segmen PPU termasuk rencana PHK PPPK akan berpengaruh pada segmen PPU PN,” ujarnya.

Dengan berbagai tantangan tersebut, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas program JKN di tengah ketidakpastian ekonomi.