Jakarta — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan penundaan pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina, bukan berarti pemerintah mengurangi komitmen, melainkan strategi yang dinilai realistis di tengah situasi geopolitik yang memanas.
Menurut Dave, keputusan itu perlu dipahami sebagai bentuk kehati-hatian agar kontribusi Indonesia dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta tidak menimbulkan risiko baru bagi personel maupun stabilitas kawasan.
“Keputusan ini harus dipahami sebagai langkah diplomatis yang realistis, bukan pengurangan komitmen,” kata Dave dalam keterangannya, Rabu (18/3).
Ia menyebut rencana pengiriman sekitar 8.000 pasukan ke Gaza tidak bisa dilepaskan dari dinamika keamanan di lapangan yang terus berubah. Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari kondisi konflik, kesiapan logistik, hingga koordinasi internasional.
Dave menambahkan, Indonesia sejak awal konsisten mendukung perdamaian dunia, termasuk dalam isu Palestina. Namun, ia menilai setiap langkah tetap harus terukur dan didasarkan pada perhitungan yang matang.
“Ini bukan soal mundur, tapi memastikan langkah kita tepat. Jangan sampai niat baik justru menambah risiko di lapangan,” ujarnya.
Dave juga menyatakan Indonesia tetap memegang teguh amanat konstitusi dalam mendukung perjuangan kemanusiaan. Ia mengatakan pemerintah akan terus menjalin komunikasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta mitra internasional lainnya.
Ia berharap, ketika situasi memungkinkan, kehadiran pasukan Indonesia dapat memberikan dampak nyata dalam menciptakan stabilitas dan keamanan di Gaza.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah memutuskan menunda pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza yang direncanakan bergabung dalam misi International Stabilization Force (ISF).
“Semua di-hold. Di-hold,” ujar Prasetyo usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Pertahanan, Selasa (17/3).
Menurut pemerintah, penundaan dilakukan dengan mempertimbangkan eskalasi konflik di Timur Tengah yang kian meningkat, sehingga diperlukan langkah lebih hati-hati sebelum mengirimkan personel ke wilayah konflik.
