Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace untuk Gaza merupakan langkah diplomasi yang tepat dan cerdas dari Presiden Prabowo Subianto. Penilaian itu disampaikan Dave saat menanggapi pertemuan Presiden Prabowo dengan sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri di Istana Merdeka beberapa waktu lalu.
Menurut Dave, pertemuan tersebut sekaligus menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Di saat yang sama, Indonesia dinilai memperkuat perannya dalam mendukung perdamaian dan rekonstruksi Gaza melalui forum internasional Board of Peace.
Dave yang turut hadir dalam pertemuan itu menyatakan dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo. Ia menilai keputusan bergabung dalam forum tersebut sejalan dengan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia serta amanat konstitusi.
“Langkah Presiden Prabowo adalah wujud nyata politik luar negeri bebas aktif yang sejak awal menjadi prinsip dasar Indonesia. Bergabung dalam Board of Peace menunjukkan bahwa kita konsisten menjalankan amanat konstitusi untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ujar Dave saat dihubungi, Sabtu (7/2/2026).
Ia menyebut kehadiran Indonesia dalam Board of Peace sebagai strategi diplomasi yang menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam mendorong gencatan senjata serta rekonstruksi Gaza. Dave juga menilai langkah tersebut memperkuat posisi diplomasi Indonesia di mata dunia Islam.
“Kehadiran Indonesia memperkuat posisi diplomasi kita di mata dunia Islam. Ini bukan sekadar simbol solidaritas, tetapi juga bukti bahwa Indonesia selalu berdiri bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak-hak mereka,” tegasnya.
Terkait keanggotaan Board of Peace, Dave menjelaskan adanya alokasi dana rekonstruksi Gaza sebesar US$ 1 miliar. Namun, ia menegaskan kontribusi tersebut tidak bersifat wajib bagi setiap negara anggota. “Saat ini, Indonesia belum membayar,” ungkap Dave.
Dave juga menyoroti pernyataan Presiden Prabowo yang menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace tidak bersifat permanen. Dengan demikian, pemerintah disebut memiliki fleksibilitas untuk mengevaluasi keterlibatan Indonesia apabila arah kebijakan forum tersebut tidak sejalan dengan tujuan utama.
“Sikap adaptif ini adalah bentuk diplomasi yang cerdas dari Presiden Prabowo. Indonesia tetap menjaga kepentingan nasional, namun disisi lain sekaligus memperkuat peran globalnya. Dengan demikian, langkah ini bukan hanya mempertegas komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina, tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam upaya perdamaian dunia,” pungkasnya.
