WASHINGTON DC — China dilaporkan telah membangun jaringan pangkalan militer di pulau-pulau Laut China Selatan dengan total luas sekitar 3.200 hektar. Sejumlah fasilitas di antaranya dinilai kini mampu mendukung operasi pesawat pengebom berkemampuan nuklir, berdasarkan citra satelit terbaru yang dilacak Asia Maritime Transparency Initiative di Center for Strategic and International Studies (CSIS).
Direktur Asia Maritime Transparency Initiative, Gregory Poling, menyebut pembangunan itu menjadi perhatian bagi Australia serta sekutu regional seperti Jepang dan Amerika Serikat. Menurutnya, China kini memiliki infrastruktur militer yang signifikan di pangkalan-pangkalan tersebut.
Pangkalan yang dibangun mencakup pelabuhan dan landasan pacu besar, lebih dari 72 hanggar jet tempur di tiga pangkalan pulau besar, serta emplasemen rudal permukaan-ke-udara dan rudal jelajah anti-kapal. Selain itu, terdapat infrastruktur radar, penginderaan, dan komunikasi. Poling menyebut pembangunan pulau-pulau tersebut sebagai salah satu contoh pengerukan massal dan penimbunan yang berlangsung sangat cepat.
China dilaporkan memiliki 20 pos terdepan di Kepulauan Paracel dan tujuh di Kepulauan Spratly, dengan empat di antaranya beroperasi penuh sebagai pangkalan angkatan laut dan udara. Dalam penilaian Poling, keberadaan pesawat pengebom berkemampuan nuklir dari pangkalan-pangkalan itu membuat Australia berada dalam jangkauan operasional.
Citra satelit yang diambil pada Mei dan pertama kali dilaporkan Reuters menunjukkan pengerahan dua pesawat pengebom H6K di Pulau Woody, Kepulauan Paracel. Peneliti Program Asia Tenggara di Lowy Institute, Abdul Rahman Yaacob, menilai perkembangan itu “sangat mengkhawatirkan” bagi Australia.
Yaacob menyebut landasan pacu sepanjang 3.000 meter yang dibangun China menunjukkan tujuan untuk mengerahkan pesawat pengebom H6K. Menurutnya, pesawat tersebut dapat meluncurkan rudal dalam jangkauan Australia. Ia juga menyatakan tiga pangkalan di gugus Kepulauan Spratly kini mampu mendaratkan pesawat pengebom serupa.
Selain itu, China disebut mengendalikan Beting Scarborough—yang direbut pada 2012—melalui kehadiran penjaga pantai yang konstan. Yaacob menilai China berupaya mengubah kawasan tersebut menjadi “danau China”.
China memandang kepulauan-kepulauan di kawasan itu sebagai perpanjangan wilayah yang sah dan mengklaim hak historis atas Laut China Selatan. Namun, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, pangkalan-pangkalan tersebut dinyatakan melanggar hukum. Pemerintah Australia mendukung posisi tersebut. Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia menyebut tindakan China di Laut China Selatan “sangat memprihatinkan”.
Poling menyoroti bahwa pada awal 2010-an China hampir tidak menduduki daratan di Laut China Selatan. Sejak itu, China disebut membangun tujuh pangkalan militer di Kepulauan Spratly yang berjarak sekitar 1.300 kilometer dari pantai daratan China, termasuk yang memiliki landasan udara dan pelabuhan laut dalam.
Analisis CSIS terhadap salah satu pangkalan di Mischief Reef menemukan keberadaan hanggar pesawat tempur, tempat perlindungan rudal, dan sistem radar frekuensi tinggi. Poling mengatakan tingkat detail itu membantu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kemampuan China di kawasan tersebut, termasuk kemampuan pengawasan dan komunikasi di seluruh Laut China Selatan.
Poling juga menggambarkan skala salah satu pangkalan dengan menyebut laguna di salah satu instalasi dapat menampung seluruh Pangkalan Angkatan Laut Pearl Harbor milik Amerika Serikat, sementara hampir seluruh Washington DC disebut dapat muat di dalam laguna di Mischief Reef.
Laut China Selatan merupakan salah satu kawasan paling diperebutkan di dunia. Lebih dari USD3 triliun perdagangan melintasinya setiap tahun. Poling menilai apa yang sebelumnya berupa gesekan sesekali kini berubah menjadi kampanye pemaksaan yang berlangsung sepanjang waktu, yang menurutnya dimungkinkan oleh pembangunan pulau besar-besaran tersebut.
China disebut telah hadir di Kepulauan Paracel sejak akhir 1950-an dan menempati pos terdepan pertama di Kepulauan Spratly pada akhir 1980-an. Tim yang dipimpin Poling mendokumentasikan pembangunan pulau selama satu dekade terakhir dan mempublikasikan temuan mereka secara daring, yang menunjukkan skala dan kemampuan yang berkembang di kawasan itu.
Meski demikian, China bukan satu-satunya negara yang membangun pangkalan di Laut China Selatan. Vietnam juga dilaporkan mempercepat pembangunan sebagai respons. Secara keseluruhan, lima negara menempati hampir 70 terumbu karang dan pulau kecil yang disengketakan—China, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Taiwan—serta membangun lebih dari 90 pos terdepan. Brunei juga mengklaim wilayah, tetapi disebut belum membangun pangkalan di terumbu karang tersebut. Poling menyatakan negara-negara di kawasan, khususnya Asia Tenggara, berupaya melawan taktik koersif China, meski ia menilai China tetap memiliki keunggulan.
