Pemerintah China memprotes keputusan terbaru Amerika Serikat (AS) yang melarang penjualan drone DJI di pasar AS. Washington menyebut kebijakan itu dibuat untuk melindungi keamanan nasional.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan Beijing menentang langkah AS yang dinilai memperluas definisi keamanan nasional dan menyusun daftar yang bersifat diskriminatif terhadap perusahaan China. “China dengan tegas menentang AS yang melampaui batas konsep keamanan nasional dan membuat daftar diskriminatif untuk menargetkan perusahaan-perusahaan China,” kata Lin dalam konferensi pers di Beijing, Selasa (23/12/2025).
Larangan tersebut merujuk pada peraturan baru Komisi Komunikasi Federal (FCC) AS. Dalam ketentuan itu, otoritas meminta konsumen AS tidak membeli drone asing generasi berikutnya. FCC juga melarang impor dan penjualan semua model pesawat tanpa awak atau uncrewed aircraft systems (UAS) serta komponen penting UAS yang diproduksi di negara asing.
Selain itu, peralatan dan layanan komunikasi serta pengawasan video, termasuk DJI, dimasukkan ke dalam “Daftar Tercakup”. FCC menyatakan produk-produk dalam daftar itu dianggap menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima terhadap keamanan nasional AS, serta keselamatan dan keamanan warga.
Lin meminta AS menghentikan praktik tersebut dan menciptakan lingkungan bisnis yang adil. “AS harus menghentikan praktik yang salah ini dan menciptakan lingkungan yang adil, setara, dan tidak diskriminatif bagi perusahaan-perusahaan China,” ujarnya.
FCC menyebut kebijakan ini juga diambil saat AS bersiap menjadi tuan rumah sejumlah acara besar, termasuk Piala Dunia FIFA 2026, perayaan America250, dan Olimpiade Musim Panas Los Angeles 2028.
Dalam aturan itu, tanpa otorisasi FCC, model perangkat baru tidak dapat diimpor, dipasarkan, atau dijual di AS. Namun, keputusan tersebut mengecualikan model yang sudah disetujui untuk dijual dan yang saat ini digunakan.
Gedung Putih menyimpulkan UAS dan komponen penting UAS yang diproduksi di luar negeri menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima terhadap keamanan nasional AS serta keselamatan dan keamanan warga.
Pengumuman pekan ini muncul setelah Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional 2025 disahkan oleh Kongres tahun lalu. Aturan itu mewajibkan tinjauan keamanan terhadap peralatan yang diproduksi DJI, Autel, dan pembuat drone asing lainnya paling lambat 23 Desember 2025.
DJI disebut menguasai sekitar 70 persen pasar global, berdasarkan data perusahaan riset pasar Research and Markets. Di AS, drone buatan China juga banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari inspeksi infrastruktur dan konstruksi, pemantauan tanaman, hingga kebutuhan videografer profesional maupun amatir.
Selama setahun terakhir, DJI dilaporkan menulis surat kepada sejumlah pejabat AS, termasuk Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Perusahaan menyatakan menyambut pengawasan dan pemeriksaan yang diperlukan terhadap produk-produknya, serta berulang kali meminta peninjauan yang adil, transparan, dan berbasis bukti. DJI berpendapat kekhawatiran keamanan nasional seharusnya dievaluasi berdasarkan keunggulan teknis, bukan semata negara asal.
Kekhawatiran AS terhadap drone buatan China, termasuk DJI, telah berlangsung beberapa tahun. Sejak 2017, Angkatan Darat AS melarang penggunaan drone DJI dengan alasan keamanan siber. Pada tahun yang sama, Kementerian Dalam Negeri AS mengeluarkan memo internal yang menyebut drone buatan China mungkin mengirimkan data penerbangan sensitif ke produsennya di China.
Pada 2020, DJI dimasukkan ke dalam daftar hitam ekonomi Kementerian Perdagangan AS atau “Daftar Entitas” karena dugaan keterlibatan dalam pelanggaran hak asasi manusia dan pengawasan teknologi tinggi terhadap Muslim Uighur di Xinjiang serta minoritas lain di China. Setahun kemudian, Kementerian Keuangan AS memberlakukan pembatasan investasi pada DJI dengan alasan serupa.
Pada 2022, Kementerian Pertahanan AS menambahkan DJI ke daftar perusahaan yang diduga bekerja sama dengan Tentara Pembebasan Rakyat China. DJI menolak karakterisasi tersebut dan menggugat untuk penghapusannya, tetapi kalah dalam gugatan pengadilan pada September tahun ini.
Pada Juni 2025, Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mempercepat komersialisasi teknologi drone dan meningkatkan produksi drone domestik, dengan tujuan melawan kendali atau eksploitasi asing.
Selain DJI, sejumlah produk China lain yang masuk “Daftar Tercakup” FCC meliputi Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision, Dahua, AO Kaspersky Lab, China Mobile, China Telecom, Pacific Networks’ dan ComNet’s, serta China Unicom.
