China memperingatkan akan mengambil langkah balasan terhadap negara-negara yang membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat (AS) dan dinilai merugikan kepentingan Beijing. Peringatan itu muncul di tengah perang dagang AS–China yang kian memanas dan berpotensi berdampak pada negara-negara lain.
Pernyataan China ini menyusul laporan bahwa AS disebut berencana menekan sejumlah negara untuk membatasi perdagangan dengan China sebagai imbalan terkait kebijakan pajak impor. Di saat yang sama, pemerintahan Presiden AS Donald Trump mulai menggelar pembicaraan dengan mitra dagang—termasuk Indonesia—mengenai kebijakan tarif impor AS.
Sejumlah negara telah memulai atau bersiap memulai negosiasi. Delegasi Jepang mengunjungi Washington pekan lalu, sementara Korea Selatan dijadwalkan memulai perundingan pada pekan ini. Wakil Presiden AS JD Vance juga diperkirakan bertemu Perdana Menteri India Narendra Modi dalam kunjungannya ke India. India disebut menghadapi tarif 26% jika tidak mencapai kesepakatan perdagangan dengan pemerintahan Trump. Vance sebelumnya menyebut ada “peluang bagus” kesepakatan perdagangan dapat dicapai dengan Inggris.
Juru bicara Kementerian Perdagangan China menegaskan negaranya menolak kesepakatan apa pun yang dilakukan “dengan mengorbankan kepentingan China”. “Menghibur tidak dapat membawa perdamaian, dan kompromi tidak dapat menghasilkan rasa hormat,” ujarnya. “China dengan tegas menentang pihak mana pun yang mencapai kesepakatan dengan mengorbankan kepentingan China. Jika hal ini terjadi, China tidak akan pernah menerimanya dan dengan tegas akan mengambil tindakan balasan.”
Pernyataan tersebut sejalan dengan editorial China Daily pekan lalu yang memperingatkan Uni Eropa agar tidak mencoba “menghibur” AS. Sementara itu, BBC melaporkan telah meminta tanggapan dari Departemen Keuangan AS dan Perwakilan Dagang AS terkait laporan mengenai rencana AS menggunakan negosiasi tarif untuk menekan puluhan negara memberlakukan hambatan baru dalam perdagangan dengan China.
Trump mengatakan lebih dari 70 negara telah menghubunginya untuk memulai negosiasi sejak kebijakan tarif resiprokal diumumkan. Dalam konteks ini, analis dari Monex Group, Jesper Koll, menilai posisi Jepang tidak mudah. Ia menyebut sekitar 20% profitabilitas Jepang berasal dari AS dan sekitar 15% dari China, sehingga Jepang tidak ingin harus memilih salah satu.
Sikap pemerintah Indonesia
Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indonesia menanggapi peringatan China tersebut dengan menekankan prinsip perdagangan multilateral dan komitmen menjaga hubungan dagang dengan berbagai mitra. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono, mengatakan ia meyakini China—seperti Indonesia—menjunjung tinggi prinsip-prinsip perdagangan multilateral serta saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing.
“Jadi saya tidak bisa berspekulasi apa yang akan terjadi ke depan, yang pasti Indonesia akan tetap memastikan bahwa kegiatan perdagangan dengan mitra dagang kita tetap dijalankan dengan sebaik-baiknya,” kata Djatmiko di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (21/04) seperti dikutip dari detik.com.
Djatmiko menambahkan Indonesia akan tetap menjalankan kegiatan perdagangan dengan mitra-mitra lainnya, termasuk AS dan China, di tengah memanasnya perang dagang kedua negara. “Kita tetap melakukan kegiatan perdagangan dengan mitra-mitra kita lainnya seperti biasa yang kita lakukan. Jadi kita tidak melakukan tindakan balasan.” Jika ada persoalan di lapangan, pemerintah berkomitmen menyelesaikannya melalui jalur diplomasi.
Penawaran Indonesia kepada AS
Sebelumnya, akhir pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia secara resmi menawarkan peningkatan pembelian produk energi dan agrikultur dari AS. Langkah itu dilakukan saat Trump menangguhkan kenaikan tarif resiprokal selama 90 hari.
Indonesia disebut akan membeli produk energi dari AS seperti LPG, minyak mentah (US crude oil), dan bensin (gasoline). Selain itu, Indonesia juga berencana terus membeli produk agrikultur, termasuk gandum, kedelai (soya bean), susu kedelai (soya bean milk), serta meningkatkan pembelian barang-barang modal dari AS. Dalam pernyataannya, Airlangga tidak menyinggung kaitannya dengan China.
Maju-mundur kebijakan tarif Trump
Sejak kembali ke Gedung Putih pada Januari, Trump memberlakukan pajak impor besar terhadap China. Sejumlah negara lain juga terdampak kenaikan pungutan atas barang yang masuk ke AS. Trump menyatakan pajak impor dimaksudkan untuk mendorong konsumen AS membeli lebih banyak barang buatan dalam negeri, meningkatkan penerimaan pajak, dan mendorong investasi. Namun, para kritikus menilai upaya membawa manufaktur kembali ke AS rumit dan dapat memakan waktu panjang, serta berisiko menekan perekonomian dalam jangka pendek.
Trump juga beberapa kali mengubah arah kebijakannya. Setelah mengumumkan pajak impor tinggi terhadap puluhan negara mitra dagang yang berlaku awal bulan ini, ia kemudian mengumumkan penangguhan selama 90 hari. Penangguhan itu berlaku untuk negara-negara mitra dagang selain China.
AS telah memberlakukan tarif hingga 145% untuk impor dari China. Negara-negara lain menghadapi tarif AS sebesar 10% hingga Juli. Pemerintahan Trump menyatakan ketika tarif baru ditambahkan ke tarif yang sudah ada, pungutan pada beberapa barang China bisa mencapai 245%.
China membalas dengan pajak 125% untuk produk-produk dari AS dan menyatakan akan “berjuang sampai akhir”. Perang dagang antara dua ekonomi terbesar dunia ini turut memicu gejolak di pasar keuangan global pada awal bulan ini.
