Pemerintah China menyatakan terus memantau dinamika di Semenanjung Korea menyusul sinyal rekonsiliasi yang disampaikan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un terhadap Amerika Serikat.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning menegaskan bahwa stabilitas di kawasan tersebut merupakan kepentingan bersama. “Semenanjung yang damai dan stabil serta penyelesaian masalah secara politik adalah kepentingan semua pihak,” kata Mao dalam konferensi pers di Beijing, Kamis (26/2).

Pernyataan itu muncul setelah Kim Jong Un, saat menutup agenda penting Partai Pekerja Korea (WPK) pada Rabu, membuka peluang pemulihan hubungan dengan Washington. Namun, Kim menyertakan syarat agar Amerika Serikat menghentikan kebijakan yang ia sebut bermusuhan dan mengakui Korea Utara sebagai negara bersenjata nuklir.

Meski menawarkan dialog, laporan kebijakan lima tahun Korea Utara menunjukkan sikap yang dinilai berseberangan. Kim menegaskan bahwa Pyongyang tetap “sepenuhnya siap menghadapi konfrontasi dengan AS di masa depan.”

Kantor berita Korea Utara, KCNA, melaporkan bahwa penguatan kekuatan nuklir tetap menjadi inti strategi pertahanan nasional. Hal ini mengisyaratkan Korea Utara tidak akan meninggalkan program senjata nuklirnya dalam kondisi apa pun, kecuali terjadi perubahan geopolitik global yang drastis.

Perkembangan itu terjadi di tengah kesiapan Washington untuk menghidupkan kembali dialog dengan Pyongyang sejak Donald Trump menjabat Presiden AS untuk kedua kalinya. Meski Trump dan Kim telah bertemu tiga kali sebelumnya, perundingan nuklir kedua negara hingga kini masih menemui kebuntuan diplomatik.