Pemerintah China menyatakan telah melakukan penilaian menyeluruh atas putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan tarif, serta mendesak Washington mencabut tarif sepihak terhadap para mitra dagangnya. Beijing juga memperingatkan bahwa pertikaian antara kedua negara bersifat merugikan.
Pernyataan Kementerian Perdagangan China itu disampaikan pada Senin (23/2), beberapa hari setelah Donald Trump mengalami kekalahan di Mahkamah Agung AS. Putusan tersebut membatalkan banyak tarif yang digunakan dalam perang dagang global, termasuk sejumlah tarif terhadap China.
Beberapa jam setelah putusan itu keluar, Trump menyatakan akan memberlakukan tarif baru sebesar 10% atas seluruh impor AS mulai Selasa (24/2), sebelum kemudian menaikkannya menjadi 15%. Langkah tersebut disebut mengejutkan sebagian pejabatnya sendiri.
Dalam pernyataannya, Kementerian Perdagangan China menilai tarif sepihak AS melanggar aturan perdagangan internasional dan hukum domestik AS, serta tidak menguntungkan pihak mana pun. Kementerian juga menegaskan kerja sama China dan AS menguntungkan kedua belah pihak, sementara pertikaian justru merugikan.
Isu perdagangan dan tarif diperkirakan akan mendominasi agenda hubungan China-AS menjelang rencana kunjungan Trump ke China pada akhir Maret dan awal April. Dalam kunjungan tersebut, Trump dijadwalkan bertemu Presiden China Xi Jinping.
Rencana tarif baru Trump disebut didasarkan pada undang-undang terpisah yang belum pernah diuji sebelumnya, yakni Section 122. Aturan itu memungkinkan penerapan tarif hingga 15%, namun mensyaratkan persetujuan Kongres jika kebijakan ingin diperpanjang setelah 150 hari. Belum ada presiden sebelumnya yang menggunakan Section 122, dan langkah ini dinilai berpotensi memicu gugatan hukum lanjutan.
Kementerian Perdagangan China menyatakan akan terus mencermati perkembangan tersebut dan akan melindungi kepentingannya. Sementara itu, Gao Lingyun, peneliti di Chinese Academy of Social Sciences yang dikutip media pemerintah Global Times, menilai keputusan tarif AS sebagai tindakan yang sewenang-wenang dan digunakan sebagai senjata politik. Ia mengatakan kebijakan tarif seharusnya didasarkan pada penilaian yang ketat, bukan preferensi politik.
