Perang dagang antara Amerika Serikat dan China kembali memanas setelah Beijing mengumumkan tarif baru sebesar 125% terhadap barang-barang asal AS pada Jumat (11/04). Kebijakan ini menaikkan tarif sebelumnya yang diumumkan pada Rabu (09/04) sebesar 84%, dan kini setara dengan tarif AS yang saat ini diberlakukan terhadap produk-produk China.

Di tengah eskalasi tersebut, Presiden China Xi Jinping menyerukan Uni Eropa untuk bergabung dengan Beijing menentang apa yang ia sebut sebagai “praktik intimidasi sepihak” terkait tarif. Xi menyampaikan pernyataan itu setelah bertemu Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez pada Jumat (11/04), sembari menegaskan bahwa “tidak ada pemenang dalam perang tarif” dan memperingatkan bahwa “melawan dunia hanya akan menyebabkan isolasi.” Ia juga mendorong China dan Uni Eropa untuk tetap melanjutkan globalisasi ekonomi.

Ketegangan meningkat sejak Presiden AS Donald Trump pertama kali mengumumkan skema pajak impor, yang membuat China dikenai tarif resiprokal 34%. Beijing merespons dengan tarif 34% terhadap barang-barang Amerika. Setelah itu, AS menaikkan tarif menjadi total 104%, dibalas China dengan menaikkan tarif menjadi 84%. AS kemudian merespons lagi, hingga tarif yang berlaku saat ini terhadap barang-barang China mencapai 125%.

Namun, tarif AS terhadap produk China disebut masih berpotensi meningkat lebih jauh, hingga 145% untuk beberapa produk, karena adanya pungutan sebelumnya yang telah dikenakan pada perusahaan yang memproduksi fentanil.

Dari pihak China, Kementerian Luar Negeri menggambarkan langkah Gedung Putih sebagai “tirani perdagangan.” Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan Beijing “dengan tegas menentang dan tidak akan pernah menerima praktik hegemonik dan intimidasi seperti itu.” Kementerian Perdagangan China juga menyebut pungutan tambahan AS sebagai “kesalahan di atas kesalahan” dan menegaskan mereka tidak akan menerima “aksi pemerasan.”

Sementara itu, Trump menuduh China tidak menghormati AS dan “merampok” negara itu. Meski demikian, ia tetap menyatakan harapan untuk mencapai kesepakatan dengan Beijing, dengan mengatakan kesepakatan tersebut akan “berakhir dengan hasil yang sangat baik bagi kedua negara.”

Sejumlah pengamat menilai situasi saat ini mengarah pada kebuntuan. Alfredo Montufar-Helu, penasihat senior di China Center di lembaga kajian The Conference Board, mengatakan keliru bila menganggap China akan mundur dan mencabut tarif secara sepihak. Menurutnya, langkah semacam itu akan membuat China tampak lemah dan berisiko mendorong AS menuntut lebih banyak. Ia memperingatkan kebuntuan ini dapat memicu “kesengsaraan ekonomi jangka panjang.”

Dampak kebijakan tarif juga dikhawatirkan meluas ke kawasan Asia. Dalam konteks tarif yang disebut akan menghantam ekonomi Asia, disebutkan tarif untuk Tiongkok akan naik menjadi 54%, Vietnam 46%, Kamboja 49%, dan Indonesia 32%. Para ahli menilai pemerintah, dunia usaha, dan investor memiliki waktu yang terbatas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan besar pada perekonomian global. Pasar global juga dilaporkan merosot sejak pekan lalu ketika tarif baru yang diberlakukan Trump terhadap hampir setiap negara mulai berlaku.

Di sisi lain, China telah merespons putaran pertama tarif dengan sejumlah langkah, termasuk tarif balasan pada impor tertentu dari AS, kontrol ekspor atas logam langka, serta penyelidikan antimonopoli terhadap perusahaan-perusahaan AS, termasuk Google. Beijing juga disebut bersiap menghadapi dampak ekonomi perang dagang, antara lain dengan membiarkan mata uang yuan melemah sehingga ekspor menjadi lebih menarik, serta pembelian saham oleh perusahaan-perusahaan terkait negara yang dinilai sejumlah ekonom sebagai langkah untuk menstabilkan pasar.

Mary Lovely, pakar perdagangan AS-China di Peterson Institute di Washington DC, menilai situasi saat ini berubah menjadi “permainan siapa yang dapat menanggung lebih banyak rasa sakit,” bukan lagi soal keuntungan. Menurutnya, meski ekonomi China melambat, Beijing mungkin bersedia menanggung tekanan untuk menghindari kesan menyerah terhadap tindakan yang mereka anggap sebagai agresi AS.

Sejumlah faktor domestik juga disebut membayangi China, mulai dari krisis pasar properti yang berkepanjangan, meningkatnya pengangguran, lemahnya belanja masyarakat, hingga pemerintah daerah yang terlilit utang dan kesulitan meningkatkan investasi atau memperluas jaring pengaman sosial. Andrew Collier, Peneliti Senior di Mossavar-Rahmani Center for Business and Government di Harvard Kennedy School, mengatakan tarif dapat memperburuk masalah tersebut. Ia menilai dampak tarif terhadap ekonomi kemungkinan muncul dalam waktu dekat, sementara Presiden Xi menghadapi pilihan yang semakin sulit di tengah perlambatan ekonomi dan sumber daya yang menipis.

Dampak perang tarif tidak hanya akan dirasakan China. Data Kantor Perwakilan Dagang AS menunjukkan AS mengimpor barang senilai US$438 miliar dari China pada 2024, sedangkan ekspor AS ke China senilai US$143 miliar, sehingga defisit perdagangan AS mencapai US$295 miliar. Dalam situasi ini, belum jelas bagaimana AS dapat menemukan pengganti barang-barang China dalam waktu singkat.

Deborah Elms, Kepala Kebijakan Perdagangan di Hinrich Foundation di Singapura, menekankan keterkaitan ekonomi kedua negara tidak hanya pada barang fisik, tetapi juga investasi, perdagangan digital, dan aliran data. Ia menilai sebuah negara hanya bisa memberlakukan tarif sampai batas tertentu, tetapi masih ada cara lain bagi kedua pihak untuk saling menekan. Elms juga menyoroti kemungkinan barang-barang China yang tidak masuk ke pasar AS akan dialihkan ke pasar lain, termasuk Asia Tenggara, sehingga negara-negara lain harus memikirkan dampak lanjutan di tengah tarif mereka sendiri.

Peluang negosiasi pun terlihat tidak menentu. Dalam unggahan di Truth Social, Trump memperingatkan bahwa “semua pembicaraan dengan China mengenai permintaan pertemuan mereka dengan kami [soal tarif] akan dihentikan!” Ia juga menyatakan bahwa negara yang membalas AS dengan tarif tambahan akan segera dikenai tarif baru yang jauh lebih tinggi. Beijing menanggapi dengan menyatakan bahwa “menekan atau mengancam China bukanlah cara yang tepat.”

Juru bicara Kedutaan Besar China, Liu Pengyu, menyebut langkah AS atas nama “timbal balik” sebagai tindakan yang mengutamakan kepentingan sendiri dengan mengorbankan negara lain, serta sebagai bentuk unilateralisme, proteksionisme, dan intimidasi ekonomi. Dari Gedung Putih, Trump berbicara mengenai kemungkinan tarif bersifat permanen sekaligus menyebut peluang perundingan untuk menghasilkan “kesepakatan yang adil dan kesepakatan yang baik.” Ia juga menyinggung besarnya utang AS yang disebut mencapai US$36 triliun.

Di tengah ketidakpastian, pertanyaan mengenai tujuan akhir kebijakan tarif Trump kembali mengemuka. Salah satu teori yang beredar adalah dugaan adanya rencana yang disebut “kesepakatan Mar-a-Lago,” yang disebut bertujuan mendorong mitra dagang AS melemahkan dolar agar ekspor AS lebih kompetitif dan mengurangi nilai cadangan mata uang AS di China. Penasihat ekonomi Trump, Stephen Miran, disebut-sebut mendorong rencana tersebut, meski ia telah membantah bahwa itu merupakan kebijakan pemerintahan Trump.

Selain teori tersebut, pejabat Gedung Putih disebut memberikan penjelasan yang terkadang bertentangan mengenai arah kebijakan tarif—apakah untuk meningkatkan pendapatan dan melindungi industri AS, sebagai alat negosiasi, bersifat permanen atau sementara, serta apakah mendorong kesepakatan bilateral atau perjanjian multilateral yang lebih besar. Saat meneken tarif pada Rabu (09/04), Trump dinilai tetap membiarkan dunia menebak-nebak langkah berikutnya.