China mendesak Amerika Serikat merespons secara positif tawaran Rusia untuk mempertahankan batas jumlah hulu ledak nuklir, menyusul rencana berakhirnya Perjanjian New Strategic Arms Reduction Treaty (New START) pada 5 Februari 2026. Beijing menilai langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas strategis global di tengah mandeknya kerangka pengendalian senjata nuklir antara Washington dan Moskow.
Dalam pernyataannya, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan Beijing telah mencermati saran Rusia terkait pengaturan lanjutan New START dan berharap AS memberikan tanggapan yang konstruktif. Namun, Lin kembali menegaskan penolakan China untuk bergabung dalam perundingan perlucutan senjata nuklir trilateral bersama AS dan Rusia, meski Presiden Donald Trump berulang kali menyerukan agar Beijing ikut serta.
Menurut Lin, kekuatan nuklir China dan AS tidak berada pada tingkat yang sama, sehingga dinilai tidak adil dan tidak masuk akal apabila China diminta ikut dalam perundingan perlucutan senjata nuklir pada tahap saat ini. China menyebut perbedaan besar jumlah persenjataan nuklir sebagai alasan utama penolakan tersebut.
New START, yang ditandatangani pada 2010, membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis yang boleh dikerahkan oleh AS dan Rusia masing-masing hingga 1.550 unit. Perjanjian itu juga menetapkan batas maksimal 800 peluncur strategis (aktif maupun tidak), serta membatasi jumlah ICBM, SLBM, dan pengebom berat yang dikerahkan hingga 700 unit.
Selain pembatasan jumlah, New START dikenal karena rezim transparansi dan verifikasinya. Pada periode 2010 hingga 2023—sebelum inspeksi dihentikan—perjanjian ini memungkinkan 328 inspeksi di lokasi, 25.449 pemberitahuan resmi, serta puluhan pertemuan bilateral dan pertukaran data.
Berakhirnya New START dipandang sebagai pemutusan signifikan dari lebih dari lima dekade upaya pengendalian senjata nuklir bilateral AS–Rusia. Kedua negara secara bersama-sama menguasai sekitar 90 persen dari total senjata nuklir dunia. Sejumlah analis memperingatkan bahwa runtuhnya perjanjian itu dapat memicu eskalasi baru dan membuka jalan bagi perlombaan senjata nuklir tiga arah yang melibatkan AS, Rusia, dan China.
Hingga kini, Trump belum memberikan tanggapan positif atas tawaran Presiden Vladimir Putin pada September lalu untuk memperpanjang batas jumlah senjata secara informal selama satu tahun. Trump mengatakan kepada The New York Times, “Jika berakhir, ya berakhir,” seraya menambahkan, “Kita akan membuat perjanjian yang lebih baik.”
Dari pihak Rusia, Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Ryabkov menyatakan Moskow siap menghadapi realitas baru dunia tanpa pembatasan senjata nuklir. “Kami telah menyelesaikan semua yang diperlukan tepat waktu” dan pihaknya memiliki cukup waktu untuk mempertimbangkannya. “Tidak adanya respons juga merupakan sebuah respons,” kata Ryabkov, seperti dikutip kantor berita negara TASS.
Pada Selasa, Ryabkov berada di Beijing untuk bertemu Wakil Menteri Luar Negeri China Liu Bin. Kementerian Luar Negeri China menyebut kedua pihak berjanji menegakkan kewenangan dan efektivitas perjanjian serta mekanisme pengendalian senjata internasional, serta berkontribusi menjaga stabilitas strategis global.
Sesuai ketentuannya, New START tidak dapat diperpanjang lagi karena hanya boleh diperpanjang satu kali. Perjanjian ini sebelumnya sudah diperpanjang pada 2021, ketika Putin dan Presiden AS saat itu Joe Biden menyepakati perpanjangan selama lima tahun.
Peneliti senior Carnegie Endowment for International Peace, Zhao Tong, menilai New START kemungkinan besar akan berakhir kecuali terjadi perubahan kebijakan mendadak dari AS. Menurutnya, Washington merasa perlu mempertahankan fleksibilitas untuk meningkatkan jumlah hulu ledak nuklir yang dikerahkan, terutama karena kekhawatiran terhadap pembangunan kekuatan nuklir China. Ia juga mengatakan Rusia semakin dipandang sebagai ancaman yang lebih kecil oleh AS, mengingat keterbatasan sumber daya Moskow untuk memperluas arsenal nuklirnya.
Laporan Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI) yang dirilis pada Juni menyebut China memiliki setidaknya 600 hulu ledak nuklir dan arsenalnya bertumbuh lebih cepat dibanding negara mana pun, dengan penambahan sekitar 100 hulu ledak per tahun sejak 2023. Rekomendasi China untuk Rencana Lima Tahun ke-15 periode 2026–2030 mencantumkan penguatan “daya tangkal strategis”, yang dinilai menandakan Beijing akan terus memperluas dan memodernisasi kekuatan nuklirnya untuk memperkecil kesenjangan dengan AS dan Rusia. Rincian lebih lanjut diperkirakan muncul ketika rencana tersebut disahkan penuh pada Maret mendatang.
Berdasarkan estimasi SIPRI, AS memiliki sekitar 3.700 hulu ledak nuklir dalam stok militernya, terdiri dari 1.770 yang dikerahkan dan 1.930 yang disimpan. Rusia diperkirakan memiliki sekitar 4.309 hulu ledak, termasuk 1.718 yang dikerahkan dan 2.591 yang disimpan.
Zhao menilai tanpa New START, Washington akan memiliki keleluasaan lebih besar untuk menambah jumlah hulu ledak pada kekuatan rudalnya yang ada. Pada saat yang sama, Rusia disebut dapat terus mengembangkan sarana peluncuran senjata nuklir baru seperti rudal jelajah bertenaga nuklir dan torpedo jarak jauh bertenaga nuklir, yang dinilai sangat berbahaya dan menimbulkan risiko yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap lingkungan global. Ia juga menilai keengganan China untuk memberikan transparansi mengenai ekspansi nuklirnya dapat mendorong AS mengambil langkah-langkah yang kemudian ditafsirkan Beijing sebagai ancaman tambahan.
Analis senior Australian Strategic Policy Institute (ASPI), Malcolm Davis, mengatakan kembalinya perlombaan senjata nuklir AS–Rusia dapat mendorong China mempercepat dan memperluas pembangunan kekuatan nuklirnya, yang pada gilirannya memicu respons dari Moskow dan Washington. Menurutnya, perlombaan senjata nuklir tiga arah akan sangat tidak stabil, terutama tanpa mekanisme pemantauan dan verifikasi.
Pensiunan kolonel senior Tentara Pembebasan Rakyat China, Zhou Bo, menyebut berakhirnya New START sebagai sesuatu yang “disesalkan” karena meningkatkan ketidakpastian, kecemasan, dan ketidakstabilan. Ia juga memperingatkan meningkatnya risiko proliferasi nuklir di tengah runtuhnya sejumlah perjanjian pengendalian senjata era Perang Dingin dalam tiga dekade terakhir, termasuk berakhirnya Perjanjian Anti-Rudal Balistik (ABM) setelah AS menarik diri pada 2002, serta runtuhnya Perjanjian Nuklir Jarak Menengah (INF) setelah penarikan AS pada 2019 dan keluarnya Rusia pada tahun lalu.
Zhou menilai rencana Trump untuk membangun sistem pertahanan rudal “Golden Dome”—yang ditujukan untuk mencegat rudal balistik, hipersonik, dan jelajah—melemahkan stabilitas strategis, demikian pula rencana untuk melanjutkan kembali uji coba nuklir AS yang telah dihentikan sejak 1992. Meski begitu, ia mengatakan China tidak akan terpengaruh karena New START merupakan perjanjian bilateral yang sejak awal tidak melibatkan Beijing, dan China akan terus mengembangkan kekuatan nuklirnya sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.
Sementara itu, profesor hubungan internasional Universitas Renmin, Shi Yinhong, menilai bahwa terlepas dari diperpanjang atau tidaknya New START, tindakan nyata lebih penting daripada keberadaan kesepakatan formal. Ia menyebut AS terus memperkuat kekuatan nuklirnya, sementara Rusia secara terbuka melontarkan ancaman penggunaan senjata nuklir, yang menurutnya telah menjadi “normal baru” dalam dinamika global. Dalam situasi tersebut, keberadaan atau ketiadaan sebuah perjanjian, pada tingkat tertentu, dinilai hanya bersifat formalitas.
