Ketegangan di Timur Tengah memasuki fase baru setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan langkah pemblokiran akses ke pelabuhan Iran di kawasan Teluk Persia. Kebijakan yang disampaikan melalui media sosial itu disebut sebagai upaya menekan Iran tanpa memperluas konflik secara langsung, namun dinilai para analis membawa konsekuensi besar terhadap stabilitas perdagangan energi dunia.
Langkah tersebut berfokus pada jalur distribusi minyak Iran yang terkait dengan Selat Hormuz, salah satu titik paling vital bagi perdagangan energi global. Selat ini selama ini dilalui sekitar seperlima distribusi minyak dunia dan menjadi jalur penting bagi ekspor Iran. Karena itu, setiap gangguan di kawasan ini berpotensi memicu gejolak harga dan meningkatkan ketidakpastian pasokan.
Michael Horowitz, mantan pejabat Pentagon pada pemerintahan sebelumnya, menilai kebijakan itu sebagai upaya “membalik keadaan” terhadap Iran. Dalam beberapa pekan terakhir, Iran dituding lebih dulu membatasi akses di Selat Hormuz sehingga mengganggu pasar global. Menurut Horowitz, pendekatan Washington diarahkan untuk menghambat sumber pendapatan utama Teheran, yakni ekspor minyak, dengan membatasi kapal yang keluar-masuk pelabuhan Iran.
“Pendekatannya adalah mencegah kapal masuk atau keluar dari pelabuhan, sehingga Iran tidak bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan minyak,” ujar Horowitz, yang juga peneliti senior bidang teknologi dan inovasi di Council of Foreign Relations serta direktur Perry World House di Universitas Pennsylvania, dikutip dari Consumer News and Business Channel, Selasa, 14 April 2026.
Iran merupakan salah satu produsen minyak besar dengan kontribusi sekitar 4% terhadap produksi global. Sebagian besar ekspornya mengalir ke China, sehingga gangguan distribusi dinilai berpotensi menekan perekonomian negara tersebut.
Kebijakan pemblokiran ini juga dipandang sebagai sinyal pergeseran pendekatan Amerika Serikat dari konfrontasi militer menuju tekanan ekonomi. Meski demikian, risiko eskalasi tetap terbuka. Militer AS disebut menyiapkan kekuatan di kawasan, termasuk armada laut serta kemampuan pemantauan satelit untuk mengawasi lalu lintas kapal. Operasi pemblokiran diperkirakan dilakukan melalui inspeksi kapal di laut, termasuk pendaratan helikopter di atas kapal tanker.
Dari pihak Iran, respons bernada menantang ikut mengiringi perkembangan tersebut. Ketua parlemen Iran memperingatkan potensi kenaikan harga energi global. Dampak ke pasar sudah terlihat: harga minyak sempat melonjak dan berada di kisaran USD100 atau sekitar Rp1.690.000 per barel.
Namun, dampak jangka panjang kebijakan ini masih dinilai belum pasti. Sejumlah analis menilai ketidakpastian tetap tinggi karena Iran masih memiliki kemampuan militer yang dapat mengganggu jalur pelayaran, mulai dari rudal hingga kapal cepat. “Dampaknya masih belum pasti. Bahkan jika blokade efektif, belum tentu lalu lintas kapal langsung pulih karena risiko keamanan masih tinggi,” kata Horowitz.
Di tengah situasi tersebut, blokade dipandang sebagai salah satu opsi yang tersisa bagi Washington untuk menjaga tekanan terhadap Iran tanpa memicu konflik terbuka. Meski begitu, risiko tetap ada apabila tidak diikuti kesepakatan politik, karena ketegangan dapat berlarut dan memperpanjang ketidakpastian pasar energi global.
Iran dan “perang ekonomi”
Perkembangan ini juga memunculkan pertanyaan apakah tekanan melalui blokade cukup untuk memaksa Teheran mundur. Sejumlah analisis menilai konflik telah bergeser menjadi adu daya tahan ekonomi. Kajian Center for Strategic and International Studies (CSIS) menyebut Iran mungkin kalah di medan tempur, tetapi memainkan “perang ekonomi” yang lebih luas dengan menargetkan dampak pada sistem perdagangan global.
Dalam beberapa pekan terakhir, kemampuan militer Iran dilaporkan mengalami tekanan: lebih dari 50 kapal disebut rusak atau tenggelam, serangan balasan rudal menurun drastis, dan kemampuan udara melemah. Namun, pada saat yang sama, gangguan di Selat Hormuz membesar. CSIS mencatat selat tersebut dilalui sekitar seperempat minyak dunia, seperempat pupuk berbasis nitrogen, dan seperlima gas alam cair global.
Menurut laporan itu, gangguan yang terjadi dinilai bukan sekadar serangan acak, melainkan strategi terukur. “Iran tidak hanya bertarung melawan Amerika Serikat, tetapi sedang menargetkan ekonomi global,” tulis CSIS.
Dampaknya tercermin pada pasar. Sekitar 3 juta barel per hari produksi minyak Irak sempat tertahan. Harga minyak melonjak tajam dari kisaran USD77 hingga USD119 per barel (sekitar Rp1.301.300 hingga Rp2.011.100 per barel) hanya dalam waktu satu pekan, memicu volatilitas yang dinilai dapat mengganggu keputusan investasi dan mengguncang sektor-sektor ekonomi terkait.
CSIS juga menyoroti serangan yang disebut menyasar infrastruktur ekonomi di kawasan Teluk, tidak hanya fasilitas energi, tetapi juga logistik, pusat data, hingga keuangan. Pada saat yang sama, ketahanan Iran dinilai dipengaruhi pengalaman panjang menghadapi sanksi ekonomi, yang membuatnya memiliki mekanisme bertahan relatif kuat dibanding negara yang belum pernah menghadapi tekanan serupa.
Meski demikian, Iran tidak sepenuhnya kebal. Struktur ekonominya tetap bergantung pada ekspor minyak. Gangguan distribusi atau penurunan ekspor dapat menekan pendapatan negara, memperlemah nilai tukar, dan meningkatkan inflasi domestik. Di sisi lain, Iran masih memiliki jalur distribusi alternatif, terutama ke pasar non-Barat seperti China, yang membuat upaya menutup arus pendapatan tidak sepenuhnya efektif.
Risiko rambatan ke Indonesia
Gejolak di Selat Hormuz juga berpotensi berdampak pada Indonesia, terutama karena posisi Indonesia sebagai pengimpor energi. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan produksi minyak domestik berada di kisaran 600 ribu barel per hari dan cenderung menurun dalam satu dekade terakhir. Sementara kebutuhan konsumsi lebih tinggi, sehingga sekitar 60% hingga 70% kebutuhan minyak nasional dipenuhi melalui impor.
Data neraca energi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan impor BBM masih mendominasi, termasuk bensin yang proporsinya berada di atas 50% dari total kebutuhan nasional. Kondisi ini membuat Indonesia tidak diuntungkan ketika harga minyak naik, melainkan menjadi pihak yang paling terdampak.
Kerentanan juga terkait jalur pasok. Sebagian pasokan minyak Indonesia datang melalui Singapura dan Malaysia sebagai hub pengolahan, tetapi minyak mentahnya tetap banyak berasal dari Timur Tengah yang sangat bergantung pada Selat Hormuz. Ketika jalur terganggu, biaya pengiriman meningkat, premi risiko naik, dan harga minyak global terdorong naik. Bagi Indonesia, tekanan ini berarti kenaikan biaya impor energi.
Dampak berikutnya muncul pada sisi fiskal. Data Kementerian Keuangan menyebut setiap kenaikan harga minyak sebesar USD1 per barel dapat menambah beban anggaran sekitar Rp6,7 triliun, bergantung pada asumsi kurs dan volume impor. Dalam skenario harga minyak melampaui USD100 per barel, tekanan fiskal dinilai dapat menjadi signifikan.
Hal ini penting karena subsidi energi Indonesia sudah besar. Dalam APBN 2026, alokasi subsidi energi diperkirakan berada di atas Rp210 triliun. Dalam kondisi ekstrem, sejumlah simulasi fiskal menunjukkan angka ini dapat melonjak mendekati Rp400 triliun apabila harga minyak bertahan tinggi dalam waktu lama.
APBN juga disusun dengan asumsi harga minyak atau Indonesian Crude Price (ICP) di kisaran USD70 per barel. Ketika realisasi melampaui level tersebut, selisihnya harus ditutup melalui tambahan belanja atau penyesuaian kebijakan. Rantai dampaknya dinilai jelas: gangguan di Hormuz mendorong harga minyak naik, biaya impor meningkat, subsidi membengkak, dan ruang fiskal menyempit, yang pada akhirnya berpotensi merembet ke inflasi serta daya beli masyarakat.
