Bank Indonesia (BI) menyatakan ekonomi domestik menunjukkan penguatan pada kuartal I 2026, meski nilai tukar rupiah berada di bawah tekanan seiring meningkatnya ketidakpastian global yang dipicu konflik di Timur Tengah.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal 2026 meningkat dan terutama ditopang permintaan domestik. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) Maret 2026, Selasa (17/3/2026).
Menurut Perry, konsumsi rumah tangga meningkat didorong kebutuhan terkait Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), termasuk kenaikan pendapatan masyarakat dari Tunjangan Hari Raya (THR), belanja sosial pemerintah, serta berbagai insentif lainnya. Selain itu, investasi dinilai tetap kuat, terutama karena akselerasi belanja pemerintah, termasuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan investasi melalui Danantara.
Di tengah penguatan ekonomi domestik tersebut, BI mencatat rupiah mengalami tekanan. Pada 16 Maret 2026, rupiah berada di level Rp 16.985 per dolar AS atau melemah 1,29 persen dibandingkan posisi akhir Februari 2026. Perry menyebut memburuknya kondisi global akibat perang di Timur Tengah berdampak pada pelemahan nilai tukar dan keluarnya arus modal dari negara-negara emerging markets, termasuk Indonesia.
BI juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi sekitar 3,1 persen dari sebelumnya 3,2 persen, seiring meningkatnya ketidakpastian global.
Untuk menjaga stabilitas rupiah, BI memperkuat kebijakan melalui intervensi di pasar keuangan, baik di pasar non-deliverable forward (NDF) luar negeri maupun transaksi spot dan domestic non-deliverable forward (DNDF) di dalam negeri. BI juga mengoptimalkan berbagai instrumen moneter untuk meningkatkan aliran masuk modal asing serta memperkuat kinerja neraca pembayaran.
Ke depan, BI meyakini stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga, didukung komitmen kebijakan, imbal hasil yang menarik, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih positif. BI juga menegaskan akan memperkuat sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya guna menjaga pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 4,9–5,7 persen sekaligus memastikan stabilitas makroekonomi tetap terjaga.
