DENPASAR—Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mempercepat transformasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu bertahan sekaligus naik kelas di tengah tekanan ekonomi global. Upaya ini dilakukan melalui program onboarding “UMKM Rahayu” yang digelar di The Meru, Denpasar, Kamis (9/4/2026), dengan penekanan pada digitalisasi dan ekspor.
Deputi Kepala Perwakilan BI Bali, Ronald D. Parluhutan, mengatakan pengembangan UMKM bukan sekadar pendampingan rutin, melainkan bagian strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah hingga nasional. “Pengembangan UMKM kami lakukan secara konsisten sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan ekonomi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional,” ujarnya.
Program “UMKM Rahayu”—akronim dari Rintis, Akselerasi, Hebatkan Daya Saing UMKM—dirancang sebagai pendampingan intensif selama satu tahun bagi UMKM binaan BI. Fokus utama program ini adalah mendorong pelaku usaha masuk ke ekosistem digital.
Ronald menegaskan digitalisasi menjadi kebutuhan mendesak bagi UMKM untuk memperluas pasar. “Go digital itu tidak bisa dihindari. UMKM tidak cukup hanya mengandalkan penjualan offline, tapi harus memperkuat penjualan online untuk memperluas akses pasar,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, BI menggandeng mitra profesional, termasuk lembaga pelatihan bisnis dan eksportir, untuk memberikan pembekalan praktis mulai dari pemasaran digital hingga strategi ekspor. BI Bali juga menargetkan lebih banyak UMKM lokal menembus pasar internasional melalui bootcamp ekspor dan pendampingan end-to-end.
Untuk mendukung pembiayaan dan akses pasar, BI melibatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI/Exim Bank). Sinergi ini diarahkan untuk membuka akses pembiayaan ekspor serta mempertemukan UMKM dengan pembeli internasional melalui skema business matching. “LPEI memiliki kompetensi dalam pembiayaan ekspor dan akses pasar global. Ini akan kita sinergikan agar UMKM Bali siap go ekspor,” ujar Ronald.
Selain aspek pembiayaan dan pemasaran, pelaku UMKM juga dibekali pengetahuan teknis ekspor, termasuk regulasi kepabeanan, dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Dalam kesempatan tersebut, BI Bali turut menyoroti dampak ketidakpastian global terhadap UMKM. Konflik geopolitik di Timur Tengah disebut memicu gangguan rantai pasok dan kenaikan harga bahan baku, salah satunya berdampak pada lonjakan harga plastik akibat terganggunya pasokan bahan baku dari kawasan itu.
Menurut Ronald, kenaikan harga plastik berpengaruh langsung pada biaya produksi UMKM, terutama sektor makanan dan minuman yang bergantung pada kemasan plastik. Kondisi ini dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat serta keberlangsungan usaha UMKM jika tidak diantisipasi dengan baik.
BI Bali menetapkan tiga sasaran utama dalam pengembangan UMKM. Pertama, memperkuat konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sekitar 52 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali. Kedua, menciptakan efek ganda berupa penyerapan tenaga kerja, sehingga UMKM diharapkan tidak hanya bertahan tetapi juga membuka lapangan kerja baru di tengah ketidakpastian global.
Ketiga, mendukung pengendalian inflasi pangan melalui pendekatan dari hulu ke hilir, mulai dari peningkatan produksi hingga hilirisasi produk. “Dari sisi hulu kami dorong produksi melalui bantuan sarana dan smart farming. Dari sisi hilir, kami perkuat pengolahan agar nilai tambah meningkat dan harga lebih stabil,” jelas Ronald.
Program onboarding ini juga menjadi bagian dari rangkaian Road to Bali Jagaditha ke-7 yang dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026. Rangkaian tersebut akan menampilkan pameran UMKM, forum investasi, serta business matching untuk memperkuat akses pembiayaan dan pasar.
BI menyatakan optimistis, melalui sinergi bersama pemerintah daerah, kementerian, dan mitra strategis, UMKM Bali dapat bertahan di pasar domestik sekaligus bersaing di pasar global. Ronald menekankan, UMKM Bali berpeluang naik kelas dan menembus pasar internasional apabila rangkaian pendampingan diikuti secara optimal.
