Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik (East Asia and Pacific/EAP) untuk 2026. Dalam laporan terbaru yang dirilis di Washington DC, Amerika Serikat, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan regional turun menjadi 4,2 persen pada 2026, dari 5,0 persen pada 2025.
Dalam publikasi bertajuk Laporan Perkembangan Ekonomi EAP, Bank Dunia menilai perlambatan dipicu tekanan eksternal yang semakin kompleks, mulai dari gejolak energi terkait konflik di Timur Tengah, meningkatnya friksi perdagangan global, hingga ketidakpastian kebijakan internasional. Sejumlah tantangan domestik di beberapa negara juga disebut turut menambah tekanan.
China sebagai perekonomian terbesar di kawasan diproyeksikan mengalami moderasi. Pertumbuhan ekonomi China diperkirakan melambat dari 5,0 persen pada 2025 menjadi 4,2 persen pada 2026, sebelum sedikit naik ke 4,3 persen pada 2027. Bank Dunia mengaitkan proyeksi tersebut dengan lemahnya permintaan domestik, persoalan di sektor properti, serta perlambatan ekonomi global yang menahan kinerja ekspor.
Di luar China, negara-negara EAP lainnya juga diperkirakan mengikuti tren perlambatan. Pertumbuhan diproyeksikan menjadi 4,1 persen pada 2026, lalu berangsur pulih ke sekitar 5,0 persen pada 2027. Pemulihan ini diasumsikan terjadi seiring meredanya ketegangan geopolitik dan berkurangnya ketidakpastian global.
Wakil Presiden Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik, Carlos Felipe Jaramillo, menyatakan kawasan tersebut masih menunjukkan resiliensi. Menurutnya, pertumbuhan EAP tetap lebih tinggi dibanding banyak wilayah lain meski berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Namun, ia menekankan perlunya respons terhadap tantangan struktural, termasuk memaksimalkan peluang ekonomi digital untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas penciptaan lapangan kerja, sebagaimana disampaikan dalam keterangan resmi Bank Dunia pada Kamis, 9 April 2026.
Bank Dunia juga menyoroti bahwa dampak konflik di Timur Tengah tidak seragam antarnegara. Tingkat kerentanan dinilai bergantung pada ketergantungan impor energi, kapasitas kebijakan ekonomi, serta kondisi struktural masing-masing negara. Konflik yang berkepanjangan disebut berpotensi memperdalam tekanan ekonomi. Dalam skenario ekstrem, lonjakan harga bahan bakar hingga 50 persen yang berlangsung terus-menerus dapat memangkas pendapatan masyarakat sebesar 3–4 persen di kawasan.
Untuk meredam dampak tersebut, Bank Dunia mendorong kebijakan yang lebih presisi, termasuk dukungan terarah bagi rumah tangga dan pelaku usaha agar lapangan kerja tetap terjaga dalam jangka pendek. Pada saat yang sama, percepatan reformasi struktural yang sempat tertunda dinilai dapat menjadi pendorong pertumbuhan jangka panjang. Hal ini disampaikan Direktur Penelitian Kelompok Bank Dunia, Aaditya Mattoo.
Laporan itu juga mencatat peluang yang terlihat pada 2025, dengan peningkatan ekspor serta investasi terkait kecerdasan artifisial (AI) yang menjadi pendorong di sejumlah negara, terutama Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Meski demikian, adopsi AI di kawasan disebut masih terbatas akibat kesenjangan konektivitas digital dan keterampilan tenaga kerja. Bank Dunia mencatat, sekitar 13 persen hingga 17 persen anak perusahaan multinasional di China dan Thailand telah mengadopsi AI, lebih rendah dibanding negara industri.
Selain itu, Bank Dunia menekankan pentingnya desain kebijakan industri yang tepat sasaran. Intervensi strategis di Republik Korea, Malaysia, dan Vietnam dinilai menunjukkan hasil karena ditopang infrastruktur, kualitas pendidikan, institusi kebijakan yang kredibel, serta keterbukaan terhadap perdagangan dan investasi global. Sebaliknya, di sejumlah negara lain, kebijakan serupa dinilai belum efektif karena hambatan struktural seperti infrastruktur yang lemah dan proteksionisme berkepanjangan, khususnya di sektor jasa, yang menekan efisiensi dan daya saing.
