Makassar—Badan Semi Otonom Bakastra BPD HIPMI Sulawesi Selatan menginisiasi forum strategis bertajuk “Economic Outlook in War 2026” sebagai respons atas meningkatnya ketegangan geopolitik global yang dinilai berdampak pada stabilitas ekonomi nasional maupun daerah.
Forum yang digelar di Swiss-Belinn Panakkukang, Makassar, Kamis (30/4), mengusung tema “Mitigasi Risiko, Optimalisasi Peluang”. Sejumlah unsur dari militer, akademisi, legislatif, hingga praktisi bisnis dipertemukan dalam satu ruang diskusi untuk memetakan risiko dan merumuskan langkah adaptif menghadapi ketidakpastian global.
Marsma TNI (Purn) Dr. Ir. H. Andi Sutomo dalam pemaparannya menilai konflik global saat ini tidak lagi bersifat konvensional, melainkan berkembang menjadi perang multidimensi yang mencakup aspek ekonomi, siber, hingga ketahanan pangan. Ia menyebut konsep perang semesta menuntut keterlibatan seluruh elemen bangsa, termasuk sektor usaha.
“Ketahanan nasional tidak hanya dibangun melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui kemandirian ekonomi. Dunia usaha harus mampu menjaga rantai pasok, stabilitas produksi, dan ketahanan energi sebagai bagian dari strategi pertahanan negara,” ujarnya. Ia juga menekankan perlunya diversifikasi sumber bahan baku serta pembangunan ekosistem bisnis yang lebih resilien terhadap gangguan global.
Akademisi Universitas Hasanuddin, Prof. H. Marsuki, menyoroti tekanan berlapis yang muncul akibat konflik geopolitik, mulai dari fluktuasi harga energi, gangguan distribusi logistik, hingga meningkatnya inflasi di berbagai negara. Menurut dia, dampak tersebut turut dirasakan di tingkat daerah, terutama pada sektor UMKM.
“Secara makro, kita melihat tekanan pada nilai tukar dan kenaikan biaya impor. Namun secara mikro, pelaku usaha kecil menghadapi kenaikan harga bahan baku dan penurunan daya beli masyarakat,” kata Marsuki. Ia mendorong pemerintah daerah memperkuat kebijakan berbasis data, menjaga stabilitas harga, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan kapasitas produksi lokal guna menekan ketergantungan pada pasar global.
Dari sisi ketenagakerjaan, Anggota DPR RI Komisi IX Dr. Drs. H. Ashabul Kahfi menilai dinamika global meningkatkan kerentanan tenaga kerja, baik di dalam negeri maupun pekerja migran. Ia mengingatkan ketidakpastian ekonomi berpotensi mendorong kenaikan pengangguran serta memicu gelombang pekerja migran yang tidak terlindungi.
“Negara harus hadir memastikan perlindungan tenaga kerja, termasuk melalui peningkatan kualitas pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan perluasan lapangan kerja berbasis sektor produktif,” tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif.
Dari perspektif dunia usaha, Ketua Umum BPD HIPMI Sulsel periode 2020–2023 Andi Rahmat Manggabarani menilai pelaku usaha perlu mengubah pola bisnis untuk bertahan sekaligus melakukan ekspansi di tengah krisis. Menurutnya, efisiensi operasional, digitalisasi, serta kemampuan membaca perubahan pasar dengan cepat menjadi kunci.
“Krisis selalu menghadirkan peluang bagi mereka yang adaptif,” ujarnya. Ia juga mendorong pengusaha muda menggarap sektor potensial seperti pangan lokal, energi terbarukan, dan industri berbasis teknologi.
Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Selatan periode 2024–2027 Andi Amar Ma’ruf Sulaiman menyatakan Bakastra HIPMI hadir sebagai lembaga kajian strategis yang diharapkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan konkret dan implementatif. Ia menilai forum tersebut tidak berhenti sebagai ruang diskusi, melainkan diarahkan untuk menghasilkan rujukan bagi pengambilan langkah strategis pemerintah daerah.
“Kegiatan ini bukan sekadar ruang diskusi, tetapi wadah untuk merumuskan kebijakan yang adaptif, responsif, dan berpihak pada dunia usaha. Hasilnya diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam mengambil langkah strategis,” kata Andi Amar. Ia menambahkan, kolaborasi pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Melalui kegiatan ini, Bakastra HIPMI Sulsel berharap terbangun sinergi antarpemangku kepentingan untuk menghadapi tantangan global sekaligus membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif.
