Asia Tenggara kerap disebut sebagai kawasan strategis secara geopolitik. Namun, posisi ini juga membuat kawasan tersebut ikut terdampak persaingan kekuatan militer antara Cina dan Amerika Serikat (AS), yang dinilai berpengaruh terhadap stabilitas keamanan dan keseimbangan kekuatan di lingkungan ASEAN.

ASEAN mencoba merespons dinamika itu melalui ASEAN Regional Forum (ARF), sebuah wadah dialog keamanan yang melibatkan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Meski isu-isu terkait Laut Cina Selatan berulang kali dibahas, ARF dinilai belum mampu menghasilkan dampak yang nyata dalam meredakan ketegangan maupun mencegah meningkatnya eskalasi.

Persaingan militer dan dampaknya ke kawasan

Persaingan senjata AS dan Cina digambarkan sebagai fenomena yang nyata. Keduanya termasuk dalam tiga besar negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia, dengan AS berada di peringkat pertama dan Cina di peringkat ketiga. Pengeluaran militer kedua negara juga terus meningkat sejak 2015. Pada 2021, AS dan Cina menjadi dua dari lima negara dengan belanja militer terbesar, masing-masing sebesar US$801 miliar dan US$293 miliar.

Peningkatan belanja pertahanan tersebut berkontribusi pada penguatan militer masing-masing negara, tetapi dinilai turut menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan di kawasan tertentu, termasuk Asia Tenggara. Salah satu dampak yang menonjol adalah meningkatnya tensi terkait klaim wilayah di Laut Cina Selatan.

Laut Cina Selatan dan meningkatnya ketegangan

Klaim Cina atas wilayah Nine Dash Line di Laut Cina Selatan memicu ketegangan di kawasan ASEAN. Dalam perkembangan sengketa, Cina disebut membangun pangkalan militer di beberapa pulau dan kerap bersikap agresif, termasuk melarang kapal-kapal militer asing mendekati pulau-pulau yang diklaimnya.

Kepulauan Spratly menjadi salah satu titik sengketa, dengan klaim yang melibatkan Cina, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Di sisi lain, AS kerap melakukan patroli serta kerja sama militer dengan negara-negara ASEAN di kawasan tersebut. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran tentang meningkatnya risiko konflik dan ketidakseimbangan kekuatan di Asia Tenggara.

Peran ARF sebagai forum dialog keamanan

ARF dibentuk pada 1994 di Bangkok, setelah mendapatkan persetujuan negara anggota pada Pertemuan Kementerian ASEAN ke-26 tahun 1993. Forum ini berfungsi sebagai sarana dialog dan konsultasi bagi 27 negara peserta terkait isu keamanan dan politik, dengan tujuan meminimalkan konflik dan ancaman keamanan di kawasan.

ARF juga menyatakan komitmen untuk mendorong pembangunan kepercayaan dan diplomasi preventif di Asia Pasifik. Salah satu isu yang dibahas adalah ketidakstabilan di ASEAN sebagai dampak persaingan senjata AS dan Cina.

Isu Laut Cina Selatan berulang dibahas, tetapi ketegangan berlanjut

Keamanan dan stabilitas di Laut Cina Selatan disebut kerap menjadi agenda pembahasan dalam pertemuan tahunan ARF. Dalam rentang 2017 hingga 2022, isu ini terus muncul, termasuk pembahasan mengenai reklamasi dan militerisasi pulau di kawasan sengketa.

Namun, dialog yang berlangsung dinilai belum efektif meredakan situasi. Ketegangan tetap terjadi meski isu tersebut berulang kali dibicarakan. Pada 2022, Vietnam disebut menciptakan lahan baru melalui penimbunan di kawasan Kepulauan Spratly. Pada tahun yang sama, Cina juga melakukan militerisasi pulau-pulau yang diklaimnya di Spratly, dengan persenjataan yang disebut meliputi jet tempur, peralatan laser dan jamming, serta sistem rudal anti-kapal dan anti-pesawat.

Masih pada 2022, Filipina memberikan AS akses yang lebih luas ke basis-basis militernya yang berlokasi di sekitar Laut Cina Selatan, seiring meningkatnya tensi dengan Cina, meski langkah itu disebut mendapat penolakan dari kelompok sayap kiri Filipina. Rangkaian perkembangan ini memperlihatkan keterlibatan dua kekuatan besar, AS dan Cina, dalam meningkatnya eskalasi di kawasan ASEAN.

Kendala ARF: fokus dialog, bukan mekanisme penyelesaian sengketa

Situasi tersebut menyoroti kendala ARF dalam menangani isu keamanan di Laut Cina Selatan. Salah satu hambatan utama yang disebut adalah desain ARF yang tidak diformulasikan sebagai mekanisme penanganan konflik atau sengketa. ARF lebih berfokus pada dialog antarpemerintah mengenai situasi kawasan.

Di sisi lain, kondisi keamanan justru disebut memburuk dan sebagian dipicu oleh negara-negara kunci yang juga menjadi peserta ARF. Karena itu, ARF dinilai belum efektif sebagai sarana resolusi konflik, khususnya dalam konteks Laut Cina Selatan.

Potensi reformasi: perluasan mandat dan penguatan langkah pembangunan kepercayaan

Meski dinilai belum efektif, ARF tidak disebut sebagai forum yang sia-sia. ARF dipandang memiliki potensi untuk berkontribusi lebih besar terhadap keamanan kawasan, salah satunya melalui perluasan mandat.

Dalam gagasan yang disampaikan, ARF selama ini dianggap memiliki ruang penyelesaian konflik yang sempit dan terlalu bertumpu pada pembangunan kepercayaan yang bersifat umum. Karena itu, ARF dinilai dapat didorong untuk mengupayakan kerja sama keamanan yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada aspek militer, tetapi juga memperhatikan dimensi ekonomi, politik, dan sosial.

Selain itu, diusulkan pula perancangan confidence building measures yang lebih spesifik agar proses resolusi konflik tidak stagnan dan dapat berjalan lebih cepat serta tepat.

Kesimpulan

Persaingan senjata AS dan Cina dinilai berdampak signifikan terhadap eskalasi ketegangan di Asia Tenggara, terutama terkait Laut Cina Selatan. Dinamika ini sekaligus menjadi ujian bagi ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan melalui ARF.

ARF dipandang berpeluang menjadi forum yang lebih efektif apabila melakukan reformasi mandat dan prosedur, sehingga tidak hanya menjadi ruang dialog dan pembangunan kepercayaan secara umum, tetapi juga mampu mendorong pengelolaan keamanan kawasan yang lebih komprehensif dan inklusif.