Rivalitas dagang dan geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Cina turut memengaruhi perekonomian global, termasuk kawasan Indo-Pasifik yang di dalamnya terdapat ASEAN. Dampaknya terasa mulai dari pergerakan harga komoditas dan produk hingga arah investasi asing yang masuk ke Asia Tenggara.

Dalam beberapa dekade terakhir, Asia Tenggara mencatat pertumbuhan pesat yang ditopang komitmen ASEAN menjaga tatanan kawasan tetap bebas, terbuka, dan setara. Namun, meningkatnya persaingan AS-Cina juga membuat ASEAN lebih rentan, terutama ketika dua kekuatan besar itu sama-sama berupaya menarik dukungan negara-negara anggota.

Risiko kawasan menjadi arena konfrontasi

Meningkatnya rivalitas AS-Cina memunculkan kekhawatiran kawasan Asia Tenggara dapat menjadi arena konfrontasi tidak langsung (proxy war). Karena itu, ASEAN dinilai perlu memperkuat posisi agar tidak terlalu bergantung pada AS maupun Cina beserta aliansi masing-masing. Langkah ini juga penting untuk mencegah negara-negara anggota condong ke salah satu pihak, yang berpotensi memengaruhi stabilitas politik dan keamanan kawasan.

Dinamika politik dan isu Laut Cina Selatan

Sepanjang Agustus hingga September 2023, sejumlah peristiwa internasional turut membentuk lanskap politik Asia Tenggara, mulai dari KTT BRICS ke-15 di Afrika Selatan, KTT ASEAN ke-43 di Jakarta, hingga KTT G20 di India.

Salah satu isu yang mencuat adalah penerbitan Peta Cina 2023 pada akhir Agustus 2023, yang memuat klaim 10 garis putus-putus (ten-dash line) di Laut Cina Selatan (LCS), memperluas klaim dibanding versi sebelumnya yang menggunakan sembilan garis putus-putus. Klaim sepihak Cina di LCS bersinggungan dengan negara-negara ASEAN—Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam—serta perairan Taiwan.

Peta tersebut memicu penolakan dari Filipina, Malaysia, Vietnam, dan India. ASEAN telah memprotes agresivitas Cina, namun hingga kini belum menerapkan langkah keras sebagai solusi sengketa. Dalam KTT ASEAN di Jakarta, ASEAN menerbitkan Jakarta Declaration on ASEAN Concord IV yang tidak memuat protes terhadap Peta Cina 2023, tetapi menegaskan komitmen pada penyusunan kode etik (Code of Conduct) di LCS sesuai Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982).

Ketiadaan protes dalam deklarasi tersebut dipandang berkaitan dengan fokus ASEAN pada pertumbuhan ekonomi, dengan upaya memisahkan agenda ekonomi dari isu politik.

Menyeimbangkan kekuatan tanpa harus memilih kubu

Dalam konsep balance of power (keseimbangan kekuasaan), kemunculan negara yang sangat kuat di suatu kawasan kerap mendorong negara lain untuk beraliansi dengan kekuatan itu atau membentuk keseimbangan dengan bergabung pada aliansi lain. Dalam konteks Asia, Cina dipandang sebagai kekuatan besar di kawasan, sementara AS menjadi salah satu penyeimbang utama.

Meski demikian, ASEAN dinilai tidak harus memilih salah satu negara hegemon. Fokus yang ditekankan adalah menjaga hubungan antarnegara anggota dan memperkuat kerja sama ekonomi, termasuk transformasi digital, kendaraan listrik, dan ekonomi hijau.

Kerja sama tersebut dapat ditempuh melalui berbagai mekanisme, antara lain:

• Kemitraan Strategis
• Trans-Pacific Partnership (TPP)
• Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

Dalam pendekatan ini, ASEAN didorong untuk memprioritaskan kerja sama ekonomi dengan AS maupun Cina dibandingkan membangun keterikatan pada aliansi pertahanan dan keamanan.

AS dan Cina sama-sama penting bagi ASEAN

Secara ekonomi, kedua negara memiliki peran besar bagi ASEAN. Cina tercatat sebagai mitra dagang terbesar ASEAN selama 12 tahun terakhir. Dengan investasi lebih dari US$310 miliar (setara Rp4.800 triliun), Cina menjadi sumber penanaman modal asing (FDI) terbesar keempat bagi negara-negara ASEAN.

Sementara itu, AS merupakan mitra dagang strategis dan tercatat sebagai mitra dagang terbesar keempat bagi ASEAN. ASEAN juga menikmati surplus perdagangan lebih dari US$250 miliar (Rp3.862 triliun) dari AS.

Pada 2021, komposisi ekspor ASEAN ke AS antara lain:

• Mesin dan peralatan listrik senilai US$73 miliar (Rp1.130 triliun), atau 28% dari total ekspor ASEAN ke AS
• Reaktor nuklir, ketel uap, dan bagian-bagiannya sebesar 14% atau US$38 miliar (Rp588 triliun)
• Pakaian dan aksesori pakaian sekitar US$15 miliar (Rp232 triliun), atau 6%
• Furnitur sekitar US$15 miliar (Rp232 triliun), atau 6%

Meski kemitraan dengan AS dan Cina sama-sama penting, ASEAN dinilai perlu memastikan kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan dari kedua pihak tidak menyeret negara-negara anggotanya dalam tarik-menarik pengaruh. Sentralitas ASEAN ditekankan harus tetap bebas dari pengaruh eksternal mana pun.

Memperkuat AOIP sebagai kerangka kawasan

ASEAN memiliki mekanisme resolusi konflik yang merujuk pada ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP), yang disepakati pada KTT ASEAN ke-34 tahun 2019 di Thailand. AOIP menegaskan komitmen penyelesaian perselisihan secara damai sesuai prinsip hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982, Piagam PBB, Piagam ASEAN, dan Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (TAC).

Pada awalnya, AOIP dikaitkan sebagai respons terhadap kehadiran Dialog Keamanan Kuadrilateral (Quad)—dialog informal AS, Jepang, Australia, dan India—yang menyoroti isu keamanan regional di Indo-Pasifik.

AOIP diposisikan sebagai strategi ASEAN menghadapi kontestasi AS-Cina dengan berpegang pada tiga prinsip utama:

• Sentralitas
• Inklusivitas
• Saling melengkapi

Dalam kerangka ini, AOIP membuka ruang dialog dan kerja sama dengan semua negara tanpa terkecuali, sekaligus mendorong sinergi di tengah perbedaan berbagai konsep Indo-Pasifik dan memperkuat mekanisme yang telah ada untuk menghadapi tantangan regional maupun global.

Netralitas bukan berarti lemah

Di tengah dinamika politik dan keamanan internasional, muncul pandangan bahwa ASEAN perlu memihak salah satu blok agar memiliki posisi lebih kuat dan lebih tegas dalam mengambil keputusan. Dalam politik global, sikap tidak memihak kerap diasosiasikan dengan lemahnya daya tawar karena tidak memiliki aliansi keamanan yang kuat.

Namun, pendekatan lain menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi kawasan tidak harus ditempuh dengan menjadikan Asia Tenggara sebagai pangkalan militer AS atau Cina demi menarik investasi. ASEAN dinilai cukup berpegang pada prinsip non-alignment, yakni tidak ikut pada kutub kekuatan mana pun untuk menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan.

Dalam konteks ini, ASEAN didorong untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan pada negara mana pun—baik blok Timur maupun Barat—di bidang ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan. Tujuannya agar ASEAN tidak mudah terombang-ambing oleh perubahan geopolitik dan memiliki daya tawar sendiri.