Harga minyak dan gas global melonjak setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Ketegangan meningkat ketika Iran menutup Selat Hormuz, jalur strategis yang mengangkut sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.
Di tengah lonjakan harga energi itu, Amerika Serikat mengambil langkah darurat dengan memberikan kelonggaran selama 30 hari bagi negara-negara untuk membeli minyak dan produk minyak bumi Rusia yang sebelumnya terkena sanksi dan saat ini terdampar di laut. Izin tersebut dikeluarkan pada Kamis (12/3/2026) dan berlaku hingga 11 April 2026.
Kebijakan ini muncul setelah percakapan telepon Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 9 Maret, serta kunjungan utusan Rusia Kirill Dmitriev ke Amerika Serikat. Kunjungan itu disebut membahas krisis energi dengan utusan khusus Trump, Steve Witkoff, dan Jared Kushner.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan kebijakan tersebut ditujukan untuk menstabilkan pasar energi global yang terguncang oleh perang Iran. Dalam pernyataan di media sosial X, Bessent menegaskan langkah itu tidak akan memberikan keuntungan finansial besar bagi pemerintah Rusia.
Pengumuman pelonggaran sanksi ini langsung memengaruhi pasar. Harga minyak dilaporkan turun pada perdagangan Jumat (13/3/2026) di Asia setelah kabar tersebut dirilis.
Menurut Kirill Dmitriev, keputusan AS berpotensi memengaruhi sekitar 100 juta barel minyak mentah Rusia, setara hampir satu hari produksi minyak global. Bessent juga mengutip pernyataan Trump yang menyebut kenaikan harga minyak saat ini hanya gangguan jangka pendek dan pada akhirnya akan menguntungkan ekonomi Amerika Serikat.
Namun, kebijakan ini dinilai menimbulkan dilema karena berpotensi melemahkan upaya menekan pendapatan Rusia di tengah perang dengan Ukraina. Pembelian minyak Rusia dapat membantu Moskow mempertahankan sumber pendanaan untuk operasi militernya.
Dari Eropa, kritik disampaikan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen yang menilai saat ini “bukan waktu yang tepat” untuk melonggarkan sanksi terhadap Rusia. Menteri Energi Inggris Michael Shanks juga mengatakan kepada BBC Radio pada Jumat (13/3/2026) bahwa pemerintah Inggris tidak akan melonggarkan sanksi terhadap Moskow.
Sebelumnya, Departemen Keuangan AS telah mengeluarkan kelonggaran serupa pada 5 Maret yang secara khusus ditujukan bagi India, sehingga New Delhi dapat membeli minyak Rusia yang terdampar di laut.
Di tengah perdebatan, Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) mencatat pendapatan minyak Rusia meningkat selama dua minggu konflik antara AS dan Iran. Lembaga itu memperkirakan Moskow memperoleh tambahan pendapatan sekitar 6 miliar euro atau sekitar 6,9 miliar dolar AS.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan bahwa pelonggaran sanksi terhadap minyak Rusia akan menjadi “pukulan serius” bagi Ukraina sekaligus “pukulan reputasi” bagi komunitas internasional. “Bagaimana mungkin sanksi dicabut dari Rusia jika mereka adalah agresor?” kata Zelensky kepada wartawan pada 10 Maret, seraya menegaskan sanksi dirancang untuk mencegah Moskow membiayai perang di Ukraina.
Di sisi lain, Rusia menyambut positif langkah Washington tersebut. Dmitriev menyatakan melalui media sosial X bahwa energi Rusia dibutuhkan untuk meredakan krisis energi global, sekaligus menilai Uni Eropa pada akhirnya akan dipaksa mengakui realitas tersebut.
