Dewan Negara Tiongkok menyatakan niat membangun cagar alam seluas sekitar 3.500 hektar di Pulau Scarborough, yang oleh Beijing disebut Pulau Huangyan. Pemerintah Tiongkok menyebut inisiatif itu sebagai “jaminan penting untuk menjaga keanekaragaman, stabilitas, dan keberlanjutan”.
Rencana tersebut memicu penolakan dari Filipina. Departemen Luar Negeri Filipina pada Kamis (11/9/2025) menyatakan akan mengajukan “protes diplomatik resmi terhadap tindakan tidak sah dan melanggar hukum ini”.
Scarborough Shoal berada sekitar 240 kilometer di sebelah barat Pulau Luzon dan disebut termasuk dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina, namun wilayah itu berada di bawah kendali Beijing sejak 2012. Penasihat Keamanan Nasional Filipina Eduardo Ano, seperti dikutip Philippine Star, menyebut rencana “Cagar Alam Nasional Pulau Huangyan” sebagai tindakan yang “jelas ilegal”. Ia merujuk pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), putusan arbitrase 2016 yang memenangkan Manila terkait klaim Tiongkok di Laut China Selatan, serta Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut Tiongkok Selatan tahun 2002.
Menurut Ano, langkah tersebut dinilai bukan semata terkait perlindungan lingkungan, melainkan upaya membenarkan kendali Tiongkok atas fitur maritim yang disebutnya bagian dari wilayah Filipina dan berada dalam ZEE Filipina.
Amerika Serikat turut merespons rencana tersebut. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan dukungan kepada Filipina dalam menolak rencana Beijing menetapkan Scarborough Shoal sebagai “cagar alam”. Dalam pernyataannya di platform X pada Jumat (12/9/2024), Rubio menyebut rencana itu sebagai bagian dari strategi koersi Tiongkok yang lebih luas di Laut China Selatan. Ia juga menilai klaim “cagar alam” menjadi contoh penggunaan taktik tekanan untuk mendorong klaim maritim dan teritorial yang ekspansif, dengan mengabaikan hak negara-negara tetangga.
Scarborough Shoal merupakan salah satu titik sengketa paling menonjol di Asia. Terumbu karang ini berada sekitar 200 kilometer dari lepas pantai Filipina dan dikenal memiliki stok ikan melimpah serta laguna yang dapat menjadi tempat berlindung kapal saat badai. Beijing menyebutnya Huangyan, sementara Manila menyebutnya Beting Panatag atau Bajo de Masinloc.
Tiongkok menyatakan telah menyetujui pembentukan cagar alam nasional yang diklaim bertujuan melestarikan ekosistem terumbu karang seluas 3.524 hektar. Cagar alam itu disebut akan mencakup seluruh sisi timur laut atol berbentuk segitiga tersebut dan berada dekat satu-satunya pintu masuk bagi kapal berukuran besar.
Filipina dan Tiongkok sama-sama mengklaim Scarborough Shoal, namun kedaulatannya disebut tidak pernah ditetapkan dan secara efektif berada di bawah kendali Beijing. Tiongkok mengambil alih beting itu pada 2012 setelah kebuntuan dengan Filipina dan sejak itu mempertahankan penempatan penjaga pantai serta kapal-kapal nelayan di kawasan tersebut. Manila menyatakan sebagian kapal nelayan di area sengketa dioperasikan oleh milisi maritim Tiongkok, sesuatu yang tidak diakui Beijing.
Putusan Pengadilan Arbitrase Permanen pada 2016 memenangkan Filipina dalam sejumlah isu Laut China Selatan, tetapi penetapan kedaulatan atas Scarborough Shoal tidak termasuk dalam cakupannya. Putusan itu juga menyatakan blokade Beijing di wilayah tersebut melanggar hukum internasional karena area itu merupakan daerah penangkapan ikan tradisional bagi beberapa negara, termasuk Tiongkok, Filipina, dan Vietnam.
Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan di Scarborough Shoal sempat mereda, meski sejumlah insiden masih memicu pertikaian diplomatik. Hingga kini, rangkaian ketegangan tersebut disebut belum berkembang menjadi konflik bersenjata.
