Persaingan Amerika Serikat (AS) dan China di Asia Tenggara kian intens, seiring kedua negara memperkuat strategi ekonomi dan diplomasi untuk memperbesar pengaruh di kawasan. Dinamika terbaru terlihat setelah AS mengumumkan kesepakatan ekonomi baru dengan empat negara ASEAN pada Minggu, yang kemudian direspons China dengan memperkuat Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) China–ASEAN ke versi 3.0.
Peningkatan China–ASEAN FTA 3.0 diumumkan pada Selasa (28/10/2025). Perjanjian ini menargetkan perluasan kerja sama di sejumlah sektor, termasuk transportasi, perdagangan digital, ekonomi hijau, energi berkelanjutan, serta mitigasi bencana. Ini merupakan revisi ketiga sejak kerangka awal FTA ditandatangani pada 2002.
Melalui pembaruan tersebut, China berharap dapat menghapus hambatan pasar, memperkuat rantai pasok kawasan, dan menarik investasi baru lintas sektor. China dan ASEAN saat ini merupakan mitra dagang utama satu sama lain, dengan nilai perdagangan bilateral mendekati US$ 1 triliun pada tahun lalu. Zona perdagangan bebas ini mencakup lebih dari 2 miliar penduduk, dengan total produk domestik bruto (PDB) kolektif mencapai US$ 3,8 triliun.
Perdana Menteri China Li Qiang mengaitkan langkah ini dengan situasi ekonomi global yang dinilai terdampak kebijakan sepihak. “Unilateralisme dan proteksionisme telah mengganggu tatanan ekonomi global. Dengan saling berkoordinasi, kita bisa menjaga kepentingan sah kita,” ujarnya, menyinggung kebijakan tarif tinggi AS di bawah Presiden Donald Trump.
Di sisi lain, sejumlah negara ASEAN menyambut peningkatan kerja sama perdagangan dengan China, namun tetap menunjukkan kehati-hatian. Beberapa negara menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kolaborasi ekonomi dan kedaulatan politik.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengingatkan agar kerja sama ekonomi tidak disertai tekanan politik. “Kerja sama ini tidak dapat berjalan berdampingan dengan paksaan,” katanya, merujuk pada ketegangan berulang antara kapal China dan Filipina di Laut China Selatan.
Sementara itu, Presiden Donald Trump memanfaatkan rangkaian KTT ASEAN pekan ini untuk memperkuat kehadiran AS di kawasan. Trump menjadi saksi penandatanganan perjanjian damai antara Kamboja dan Thailand. Namun, Gedung Putih secara spesifik meminta agar pejabat China tidak hadir di ruangan tersebut, sebuah langkah simbolik yang mencerminkan rivalitas dua kekuatan besar.
Ketua ASEAN tahun ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, menggambarkan posisi ASEAN yang berupaya menjaga keseimbangan. “Sehari sebelumnya kami bersama Presiden Trump, hari ini kami bersama China. Inilah bentuk sentralitas ASEAN,” ujarnya. Menurut Anwar, sentralitas ASEAN berarti menjaga keterlibatan yang seimbang dengan dua kekuatan global tanpa harus berpihak pada salah satunya.
Perebutan pengaruh diperkirakan berlanjut pada KTT APEC akhir pekan ini di Korea Selatan, di mana Presiden Trump dijadwalkan bertemu langsung dengan Presiden China Xi Jinping. AS dikabarkan siap mengurangi sebagian tarif impor terhadap barang-barang China, dengan syarat Beijing memperketat pengawasan ekspor bahan kimia yang digunakan untuk memproduksi fentanyl, yang disebut telah menjadi krisis nasional di AS.
Pertemuan itu dipandang sebagai ujian diplomatik penting, apakah rivalitas kedua negara akan mereda atau justru memasuki babak baru dalam persaingan pengaruh di Asia-Pasifik. Di tengah tarikan kepentingan dua raksasa ekonomi dunia, negara-negara ASEAN berupaya mempertahankan kemandirian dan sentralitas agar tetap menjadi pemain, bukan sekadar arena perebutan pengaruh global.
