Pemerintah Amerika Serikat melalui Kantor Perwakilan Dagang (USTR) meluncurkan investigasi baru terkait dugaan kegagalan China memenuhi komitmen dalam Phase One Trade Deal yang ditandatangani pada 2020, saat Donald Trump menjabat presiden.
Penyelidikan yang mengacu pada Section 301 of the Trade Act of 1974 itu berpotensi menjadi dasar bagi Trump untuk memberlakukan kembali atau menambah tarif impor terhadap produk asal China.
Menurut laporan Reuters pada 25 Oktober, pengumuman investigasi ini disampaikan menjelang pertemuan baru AS–China di Kuala Lumpur pada Sabtu. Pertemuan tersebut disebut akan membahas pengendalian ekspor logam tanah jarang.
China menolak tuduhan tersebut dan menilai langkah AS sebagai bentuk peningkatan tekanan ekonomi. “China telah dengan sungguh-sungguh memenuhi kewajibannya dalam Phase One Economic and Trade Agreement,” kata Juru Bicara Kedutaan Besar China di Washington melalui platform X. Ia menambahkan bahwa kebijakan Beijing telah memberi manfaat bagi investor global, termasuk perusahaan AS.
Kesepakatan Fase Pertama awalnya ditujukan untuk menyeimbangkan perdagangan kedua negara dengan meningkatkan pembelian produk AS senilai US$200 miliar per tahun selama dua tahun. Namun, target itu tidak tercapai seiring pandemi COVID-19 yang meluas setelah kesepakatan ditandatangani pada Januari 2020.
Berdasarkan pemberitahuan resmi di Federal Register, China juga dinilai belum menepati janji reformasi kebijakan di bidang hak kekayaan intelektual, transfer teknologi paksa, pertanian, dan layanan keuangan.
USTR menyatakan investigasi akan berfokus pada pelaksanaan komitmen China dalam kesepakatan Fase Pertama. Lembaga itu membuka periode komentar publik mulai 31 Oktober hingga 1 Desember, serta menjadwalkan dengar pendapat pada 16 Desember.
“Dimulainya penyelidikan ini menegaskan tekad pemerintahan Trump untuk menuntut China memenuhi komitmen dalam Kesepakatan Fase Pertama, melindungi petani, peternak, pekerja, dan inovator Amerika, serta membangun hubungan dagang yang lebih seimbang dengan China,” ujar Jamieson Greer dari USTR.
Investigasi ini juga disebut dapat memperkuat posisi hukum Trump apabila Mahkamah Agung AS membatalkan tarif berbasis International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), yang saat ini mencapai sekitar 30 persen untuk produk dari China. Sidang dengar pendapat atas gugatan terkait tarif tersebut dijadwalkan pada 5 November.
