Tekanan ekonomi global kian dirasakan pelaku usaha di dalam negeri, mulai dari lonjakan harga bahan baku hingga pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi tersebut dinilai berisiko menekan daya saing industri dan memicu ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY, Timotius Apriyanto, menyampaikan harapannya agar subsidi bahan bakar minyak (BBM) dapat dipertahankan di tengah situasi saat ini. Ia menilai pemerintah perlu melakukan realokasi anggaran untuk kemudian menyalurkan insentif ekonomi.
Menurut Timotius, bentuk insentif dapat berupa diskon pajak, bantuan subsidi upah, subsidi BBM, hingga listrik. Ia menekankan bahwa pemberian insentif membutuhkan sumber anggaran, salah satunya dengan meninjau kembali alokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut sebesar Rp335 triliun untuk tahun 2026.
Ia juga mengingatkan ketidakstabilan ekonomi berpotensi mengarah pada gejolak sosial. Karena itu, ia menilai kemampuan fiskal negara perlu dihitung ulang secara serius.
Selain faktor domestik, Timotius menyoroti dampak konflik global yang mendorong kenaikan harga minyak mentah. Ia menyebut harga minyak sempat melampaui 100 dolar AS per barel, lebih tinggi dibanding asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 70 dolar AS per barel. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu direspons dengan langkah penyelamatan ekonomi nasional.
Timotius menambahkan, kenaikan harga minyak dunia turut berdampak pada harga plastik di tingkat ritel yang disebutnya sempat naik hingga 100%. Kenaikan itu dinilai akan meningkatkan biaya produksi.
Ia memperkirakan tekanan ekonomi global dapat merembet ke sektor ketenagakerjaan melalui ancaman PHK, baik pada perusahaan yang berorientasi pasar domestik maupun global. Timotius juga menyebut sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berpotensi ikut terpukul. Ia menilai negara perlu melakukan perubahan kebijakan yang lebih tegas untuk memberikan proteksi dan subsidi.
Sebelumnya, Pakar Ekonomi Energi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dessy Rachmawatie, menjelaskan kenaikan harga plastik dipicu dinamika global, kenaikan harga minyak, dan gangguan rantai pasok. Ia menyebut kenaikan harga plastik saat ini merupakan bagian dari fenomena cost-push inflation, yakni tekanan inflasi yang disebabkan meningkatnya biaya produksi, terutama pada sektor berbasis energi.
Dessy menambahkan, plastik sebagai produk turunan petrokimia sangat bergantung pada sektor energi. Ketika harga minyak dunia meningkat, biaya produksi ikut naik dan mendorong kenaikan harga yang lebih luas, tidak hanya pada industri manufaktur tetapi juga sektor lain yang memiliki keterkaitan.
