Dunia tengah dihadapkan pada beragam krisis, mulai dari pemanasan global, kesenjangan ekonomi, hingga risiko teknologi digital yang dinilai dapat membuka jalan bagi eksistensi oligarki. Untuk memahami situasi tersebut, para akademisi menilai perlu pengembangan teori yang tidak hanya bertumpu pada rasionalitas, tetapi juga memasukkan unsur emosi dalam perkembangan ilmu pengetahuan.
Gagasan itu mengemuka dalam konferensi internasional bertema ketahanan sosial dan perdamaian pada The 13th International Graduate Students and Scholars’ Conference in Indonesia (IGSSCI) yang digelar di Ruang Seminar Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (5/11).
Konferensi yang diselenggarakan SPs UGM tersebut menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain Dosen Program Studi CRCS SPs UGM Prof. Frans Wijsen, Sosiolog dari University of London Prof. Mike Featherstone, Guru Besar Departemen Hubungan Internasional UGM Prof. Dr. M. Mohtar Mas’oed, akademisi Shizuoka University Jepang Prof. Takenouchi Hirobumi, serta akademisi George Mason University Dr. Soonjung Kwon.
Dalam pemaparannya, Frans Wijsen menyoroti bahwa Indonesia juga menghadapi tantangan ekologis yang berakar lokal namun berdampak global. Ia menyebut krisis lingkungan seperti pencemaran air, udara, dan tanah, kebakaran hutan, pertambangan, serta penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan sebagai penyebab utama degradasi lingkungan.
Menurutnya, deforestasi untuk perkebunan skala besar turut mempercepat perubahan iklim. Ia juga menyinggung posisi Indonesia sebagai negara penyumbang limbah plastik signifikan yang berakhir di laut. Wijsen mengatakan kearifan lokal dapat menjadi bagian dari jawaban, meski memerlukan banyak penyesuaian.
Sementara itu, Mike Featherstone menekankan pentingnya keterlibatan empati dan refleksi dalam menganalisis perubahan zaman sebagai bagian dari upaya mengatasi krisis lingkungan, memperkuat ketahanan sosial, dan menciptakan perdamaian global.
Mohtar Mas’oed mengangkat praktik kolaborasi masyarakat sipil. Ia menyoroti upaya organisasi Gita Pertiwi di Surakarta dalam menangani penyalahgunaan pestisida yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Mas’oed menyebut Gita Pertiwi bekerja bersama jaringan nasional dan internasional untuk mempromosikan pengelolaan hama terpadu, pendidikan petani, serta pelaporan publik berbasis teknologi digital.
Selain itu, ia juga menyinggung kolaborasi masyarakat dalam mengatasi kekerasan berbasis gender yang digagas oleh Rifka Annisa di Yogyakarta. Ia menilai contoh tersebut menunjukkan bahwa pembangunan perdamaian perlu menekankan keadilan sosial.
Dari perspektif pendidikan, Soonjung Kwon menilai pendidikan dapat menjadi solusi kolektif atas trauma kolektif masyarakat Korea yang masih terpecah akibat Perang Korea dan kolonialisme. Namun, ia menyebut peran guru dalam mengajarkan perdamaian terhambat oleh tuntutan netralitas pendidikan politik di ruang kelas. Menurutnya, pendidikan dapat berperan sebagai ruang dialog untuk mengatasi perbedaan perspektif serta membicarakan isu perdamaian bagi guru dan siswa.
Adapun Takenouchi Hirobumi menyampaikan gagasan membangun komunitas yang mampu menerima kehilangan dan kematian. Ia menyebut keterlibatannya selama lebih dari satu dekade dalam perencanaan kota Matsuzaki di Jepang untuk menjadikannya percontohan kota yang “bersyukur” dan peduli. Takenouchi mengatakan kota tersebut berpopulasi sekitar lima ribu penduduk dan ia membentuk asosiasi bernama Compassion and Dialogue.
Konferensi internasional ini menjadi forum bagi akademisi dan pakar untuk membahas isu ketahanan sosial dan perdamaian. Dekan Sekolah Pascasarjana UGM Prof. Siti Malkhamah menyampaikan apresiasi atas partisipasi lebih dari seratus peneliti, akademisi, dan mahasiswa dari berbagai negara dalam IGSSCI ke-13. Ia menekankan forum tersebut menjadi wadah dialog sekaligus mencerminkan komitmen Sekolah Pascasarjana UGM dalam mewujudkan visi berorientasi global yang berpijak pada nilai lokal.
