Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menilai transformasi struktural dan integrasi ekonomi kawasan menjadi agenda penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Asia-Pasifik yang inklusif di tengah dinamika global yang terus berkembang.
Airlangga mengatakan sinergi antara kebijakan publik dan peran dunia usaha krusial agar transformasi ekonomi kawasan berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Kita berkumpul pada momen yang sangat penting, ketika lanskap ekonomi global menuntut lebih dari sekadar pemulihan, tetapi juga transformasi fundamental. Saat kami fokus 'Mempercepat Pertumbuhan Inklusif Regional Melalui Reformasi Struktural’, kami harus mengakui bahwa kekuatan kami terletak pada integrasi,” ujar Airlangga dalam keterangan yang diterima, Minggu (8/2/2026).
Ia menyampaikan ketahanan perekonomian Indonesia, menurutnya, tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dibangun melalui kebijakan yang kuat dan kredibel yang dijalankan secara konsisten.
Airlangga memaparkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 secara tahunan (year on year/YOY) mencapai 5,39 persen, serta tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025. Capaian tersebut, kata dia, menempatkan Indonesia dalam jajaran ekonomi dengan kinerja terbaik di antara negara-negara APEC.
“Indonesia tetap resilien, bukan karena kebetulan, tetapi karena kebijakan yang kuat dan kredibel yang terus dijalankan untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan selaras dengan agenda reformasi,” ucapnya.
Airlangga juga menyebut pertumbuhan ekonomi berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ia menyampaikan tingkat kemiskinan menurun menjadi 8,5 persen, pengangguran turun menjadi 4,9 persen, rasio ketimpangan membaik, serta Indeks Pembangunan Manusia meningkat.
Menurutnya, capaian tersebut didukung bauran kebijakan yang terkoordinasi, penguatan koordinasi lintas sektor, serta komunikasi kebijakan yang konsisten.
Dalam konteks kerja sama kawasan, Airlangga menyampaikan agenda reformasi struktural APEC 2026-2030 difokuskan pada dorongan persaingan usaha yang adil, perbaikan iklim usaha, serta percepatan inovasi dan digitalisasi, termasuk pemberdayaan pelaku ekonomi.
Ia menambahkan, melalui reformasi terkoordinasi dan keterlibatan para pemangku kepentingan, agenda tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan, dan kemakmuran bersama. Upaya itu juga disebut sejalan dengan komitmen terhadap sistem perdagangan multilateral yang terbuka dan inklusif di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
“Pertemuan hari ini menegaskan bahwa sinergi yang lebih erat antara Pemerintah dan kepemimpinan dunia usaha merupakan satu-satunya cara untuk menavigasi kompleksitas tantangan dekade ini," urainya.
