Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan sejumlah strategi pemerintah untuk menjaga dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui kebijakan yang terintegrasi dan responsif di tengah dinamika global.
Airlangga menyampaikan, melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah, ketahanan energi disebut tetap terjaga. Ia menilai ketergantungan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) Indonesia relatif kecil, sekitar 20 persen, dengan sumber pasokan dari kawasan Afrika dan Amerika. Pemerintah juga memastikan stabilitas pasokan gas dan pupuk, seiring Indonesia yang masih mencatatkan surplus produksi pupuk.
Di sektor pangan dan turunannya, termasuk plastik dan kemasan, Airlangga menjelaskan adanya kendala pasokan bahan baku nafta. Ia mengatakan pabrik refinery di dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan kemasan karena kesulitan memperoleh nafta.
Untuk jangka pendek, pemerintah mengambil langkah substitusi nafta dengan LPG. Dalam kebijakan tersebut, bea masuk LPG yang biasanya 5 persen khusus untuk industri ditetapkan menjadi 0 persen. Pemerintah berharap kekurangan nafta dapat ditutupi melalui substitusi tersebut.
Selain itu, pemerintah menyiapkan percepatan proses perizinan melalui penyederhanaan mekanisme Persetujuan Teknis (Pertek) dengan penerapan Service Level Agreement (SLA). Dengan skema ini, permohonan yang tidak selesai dalam batas waktu tertentu dapat langsung diproses lebih lanjut agar pelaku usaha memperoleh kepastian. Proses Standar Nasional Indonesia (SNI) juga disebut akan diperbaiki melalui sistem pelacakan (track and trace) yang transparan dan memiliki batas waktu jelas.
Percepatan turut diarahkan pada perizinan sektor konstruksi dan usaha, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), khususnya untuk mendukung UMKM dan program prioritas pemerintah. Pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas instansi serta menyiapkan mekanisme pengaduan dan penanganan langsung (troubleshooting) untuk memastikan implementasi berjalan lancar.
Di ranah kerja sama internasional, pemerintah memandang keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum global sebagai langkah strategis untuk memperluas dan menyeimbangkan pasar. Terkait BRICS, Airlangga menyebut forum tersebut memiliki total Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar US$77 triliun dan kontribusi terhadap perdagangan global sekitar 40 persen. Menurutnya, karakter BRICS yang beranggotakan negara dengan populasi besar menjadi sumber permintaan signifikan dan membuka peluang bagi Indonesia memperkuat posisi sebagai negara dengan kekuatan ekonomi menengah (middle power) yang ditopang pasar domestik besar.
Pemerintah juga menyoroti penyelesaian perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-CEPA) sebagai tonggak penting untuk memperluas akses pasar ekspor. Dengan cakupan 27 negara dan total pasar senilai US$21 triliun, kerja sama itu dinilai membuka peluang produk Indonesia masuk ke pasar berpendapatan tinggi dengan tarif bea masuk 0 persen setelah ratifikasi selesai. Pemerintah menargetkan implementasi efektif perjanjian tersebut dapat dimulai pada awal 2027.
Airlangga menambahkan, pemerintah tengah mempersiapkan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Financial Center sebagai alternatif destinasi investasi global di tengah ketidakpastian ekonomi internasional. Berbagai kebutuhan pendukung, termasuk penguatan kelembagaan dan kebutuhan lain yang kompetitif, disiapkan untuk menarik investasi, termasuk skema Indonesia Financial Center.
Dalam pengembangan ekonomi digital, pemerintah mendorong peningkatan investasi pusat data (data center) seiring pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Airlangga menyebut Indonesia memiliki keunggulan strategis berupa jumlah populasi besar serta dukungan infrastruktur konektivitas melalui titik pendaratan kabel optik internasional di Batam dan Bitung. Kondisi tersebut dinilai menjadikan Indonesia lokasi potensial bagi pengembangan pusat data berskala besar untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun regional.
Untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga mendorong peran aktif sektor swasta melalui berbagai stimulus dan kemudahan investasi, termasuk pengembangan KEK yang siap pakai (plug and play). Dengan dukungan proyek strategis nasional dan komitmen investasi yang terus meningkat, pemerintah menyatakan optimistis kolaborasi dengan dunia usaha dapat menjadi motor penggerak utama dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
