Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan perekonomian Indonesia tetap kuat di tengah gejolak global dan kondisinya dinilai jauh berbeda dibandingkan krisis 1998. Ia menilai sejumlah indikator makro, ketahanan sektor domestik, serta ruang kebijakan pemerintah menjadi faktor penopang utama.
Airlangga menyebutkan, di antara negara-negara G20, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 tercatat sebagai yang tertinggi kedua setelah India, yakni 5,11 persen. Dari sisi fiskal, defisit anggaran Indonesia berada di bawah 3 persen dan dinilai lebih rendah dibandingkan beberapa negara G20 lain, seperti India 4 persen, Prancis 4,4 persen, dan Amerika Serikat 6,3 persen.
Di saat Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global berada di kisaran 2,6 hingga 3,3 persen, Indonesia diproyeksikan mampu tumbuh sekitar 5,3 persen pada tahun ini. Airlangga juga menyampaikan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 dapat mencapai sekitar 5,5 persen.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Media Briefing bersama media internasional di Auditorium Bakom RI, Jakarta, Senin (13/4/2026). Airlangga menegaskan, dengan pertumbuhan PDB 5,11 persen dan proyeksi pertumbuhan tahun ini di atas 5,3 persen, situasi saat ini berbeda dengan kondisi pada 1998.
Mengacu pada laporan Bloomberg, Indonesia disebut termasuk negara dengan kemungkinan kecil mengalami resesi, dengan probabilitas sekitar 5 persen. Sebagai perbandingan, peluang resesi Brasil dan China masing-masing 15 persen, sementara Jepang dan Amerika Serikat mencapai 30 persen.
Menurut Airlangga, ketahanan ekonomi Indonesia ditopang kuatnya sektor domestik yang berkontribusi sekitar 54 persen terhadap PDB, serta diperkuat oleh ketahanan pangan dan energi. Dalam aspek pangan, ia menyampaikan Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mencapai swasembada beras sejak 2025. Produksi beras tercatat 34,7 juta ton, dengan stok Bulog 4,6 juta ton per 8 April 2026, yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah.
Untuk memperkuat ketahanan energi, pemerintah disebut akan menjalankan kebijakan B50, mengembangkan energi surya, serta meningkatkan kapasitas kilang minyak. Selain itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai berperan sebagai penyangga guna melindungi masyarakat dari guncangan melalui berbagai program bantuan sosial bagi kelompok berpenghasilan rendah.
Airlangga juga memaparkan penerimaan pajak mengalami peningkatan, dengan realisasi hingga Maret 2026 mencapai Rp462,7 triliun atau tumbuh 14,3 persen secara tahunan, sementara defisit tetap terkendali. Dari sisi eksternal, cadangan devisa Indonesia berada di sekitar 148,2 miliar dolar AS, setara pembiayaan impor selama enam bulan.
Dari indikator kesejahteraan, ia menyebut tingkat kemiskinan menurun hingga berada di bawah 10 persen, yakni 8,25 persen. Ketimpangan juga menurun dengan rasio Gini 0,363, dan tingkat pengangguran disebut berhasil ditekan ke level 4,7 persen.
Airlangga menambahkan, rasio utang pemerintah saat ini mencapai 40,46 persen terhadap PDB atau sekitar Rp9.637,9 triliun. Namun, mayoritas utang tersebut berasal dari dalam negeri, dengan kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN) sekitar 12,6 persen. Menurutnya, struktur utang yang didominasi domestik membuat risiko terhadap guncangan eksternal lebih rendah dan tetap terkendali.
