Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kondisi ekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah gejolak perang di Timur Tengah. Menurutnya, situasi saat ini jauh berbeda dibandingkan krisis moneter 1998.
Pernyataan itu disampaikan Airlangga dalam media briefing bersama media internasional pada Senin (13/4/2026). Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk yang tertinggi di antara negara anggota G20.
Airlangga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 tercatat 5,11% (year on year/yoy), hanya berada di bawah India. Dari sisi fiskal, defisit APBN disebut masih terjaga di bawah 3%, yakni 2,92% terhadap produk domestik bruto (PDB). Ia menilai angka tersebut relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah negara G20 lain, seperti India (4%), Prancis (4,4%), dan Amerika Serikat (6,3%).
Untuk 2026, Airlangga memperkirakan ekonomi Indonesia dapat tumbuh di atas 5,3%, dengan capaian kuartal I diproyeksikan sekitar 5,5%. Proyeksi tersebut lebih tinggi dibandingkan perkiraan pertumbuhan ekonomi global versi Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia yang berada di kisaran 2,6% hingga 3,3%.
Airlangga juga menyebut Indonesia termasuk negara dengan risiko resesi yang rendah. Mengutip laporan Bloomberg, peluang Indonesia mengalami resesi disebut sekitar 5%. Sebagai perbandingan, peluang resesi di Brasil dan China masing-masing 15%, sementara Jepang dan Amerika Serikat berada di kisaran 30%.
Ia menilai ketahanan ekonomi Indonesia ditopang konsumsi domestik yang berkontribusi sekitar 54% terhadap PDB, serta didukung ketahanan pangan dan energi. Di sektor pangan, Airlangga menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada beras sejak 2025, dengan produksi 34,7 juta ton. Stok Perum Bulog per 8 April 2026 tercatat 4,6 juta ton dan disebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah.
Di sektor energi, pemerintah disebut akan mendorong kebijakan B50, pengembangan energi surya, serta peningkatan kapasitas kilang minyak.
Airlangga menambahkan APBN berperan sebagai peredam guncangan ekonomi melalui program bantuan sosial. Kondisi ini didukung peningkatan penerimaan pajak yang hingga Maret 2026 mencapai Rp462,7 triliun atau tumbuh 14,3% (yoy). Berdasarkan data Kementerian Keuangan, defisit APBN pada kuartal I/2026 tercatat Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB.
Dari sisi pembiayaan, kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN) disebut sekitar 12%, yang dinilai dapat mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal. Rasio utang pemerintah berada di level 40,46% terhadap PDB atau sekitar Rp9.637,9 triliun, dengan mayoritas berasal dari pembiayaan domestik.
Selain itu, cadangan devisa Indonesia disebut masih kuat, sekitar US$148,2 miliar atau setara enam bulan impor. Dari sisi kesejahteraan, Airlangga melaporkan tingkat kemiskinan turun hingga 8,25%, rasio gini membaik menjadi 0,363, dan tingkat pengangguran berada di 4,7%.
