JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan ekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah gejolak global dan kondisinya berbeda dengan krisis 1998. Pernyataan itu disampaikan dalam media briefing di Auditorium Bakom RI, Senin, 13 April 2026.
Airlangga memaparkan, di antara negara G20, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 menjadi yang kedua tertinggi setelah India, yakni 5,11 persen. Ia menambahkan, proyeksi pertumbuhan Indonesia tahun ini diperkirakan berada di kisaran 5,3 persen, dan pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 dapat mencapai sekitar 5,5 persen.
Di sisi fiskal, Airlangga menyebut defisit anggaran Indonesia berada di bawah 3 persen dan dinilai relatif rendah dibanding sejumlah negara G20. Sebagai pembanding, ia menyampaikan defisit anggaran India sebesar 4 persen, Prancis 4,4 persen, dan Amerika Serikat 6,3 persen.
Ia juga mengutip proyeksi lembaga internasional, termasuk International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia, yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi global berada di kisaran 2,6–3,3 persen.
Selain itu, Airlangga merujuk laporan Bloomberg yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kemungkinan rendah mengalami resesi. Menurut laporan tersebut, peluang resesi Indonesia disebut 5 persen, dibanding Brasil 15 persen, China 15 persen, Jepang 30 persen, dan Amerika Serikat 30 persen.
Airlangga mengatakan ketahanan ekonomi Indonesia ditopang oleh kekuatan ekonomi domestik yang disebut mencapai 54 persen dari produk domestik bruto (PDB). Ia menambahkan, faktor lain yang mendukung adalah ketahanan pangan dan energi nasional.
Dalam pemaparannya, Airlangga menyebut Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mencapai swasembada beras sejak 2025. Produksi beras disebut mencapai 34,7 juta ton, dengan stok Bulog sebesar 4,6 juta ton per 8 April 2026.
Untuk memperkuat ketahanan energi, pemerintah disebut akan menerapkan kebijakan B50, mengembangkan energi surya, serta meningkatkan kapasitas kilang minyak.
Airlangga juga menekankan peran APBN sebagai peredam guncangan bagi masyarakat melalui berbagai bantuan sosial untuk kelompok miskin. Di saat yang sama, pemerintah disebut berhasil meningkatkan penerimaan pajak. Per Maret 2026, penerimaan pajak tercatat Rp 462,7 triliun atau tumbuh 14,3 persen secara tahunan, sementara defisit APBN dinilai tetap terkendali.
Ia menambahkan, cadangan devisa Indonesia berada di sekitar USD 148,2 miliar, yang disebut setara dengan enam bulan impor.
Sejumlah indikator sosial turut disampaikan dalam kesempatan itu. Airlangga menyebut tingkat kemiskinan menurun menjadi 8,25 persen, tingkat kesenjangan turun ke 0,363, dan tingkat pengangguran berhasil ditekan ke 4,7 persen.
Dari sisi pembiayaan, rasio utang pemerintah tercatat 40,46 persen terhadap PDB atau sebesar Rp 9.637,9 triliun. Airlangga mengatakan sebagian besar pinjaman berasal dari dalam negeri. Ia juga menyebut kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara berada di angka 12,6 persen, yang dinilai dapat mengurangi kerentanan eksternal.
