Perekonomian Indonesia disebut mendapat pengakuan positif dari lembaga internasional di tengah ketidakpastian global yang dipicu konflik di kawasan Timur Tengah. Pemerintah menilai sejumlah indikator menunjukkan ketahanan ekonomi nasional tetap terjaga, bahkan menonjol dibanding sejumlah negara lain di kawasan yang sama-sama menghadapi risiko krisis energi.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyampaikan pengakuan tersebut antara lain datang dari Asian Development Bank (ADB). Dalam laporan Asian Development Outlook April 2026, ADB memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh stabil sebesar 5,2 persen pada 2026 dan 2027. Proyeksi itu meningkat dibanding realisasi 5,1 persen pada 2025, serta berada di atas rata-rata pertumbuhan Asia Tenggara yang diperkirakan 4,7 persen.
ADB menyebut proyeksi tersebut didasarkan pada skenario konflik Timur Tengah mereda dalam waktu relatif cepat. Di luar faktor eksternal, ADB menilai Indonesia memiliki kekuatan struktural, terutama permintaan domestik yang tetap kuat, inflasi yang terkendali di kisaran 2,5 persen, serta kebijakan moneter yang terjaga.
Menurut ADB, momentum pertumbuhan pada awal 2026 turut didukung meningkatnya konsumsi rumah tangga seiring membaiknya produktivitas sektor pertanian, serta dorongan musiman Ramadan dan Idulfitri. Pembangunan infrastruktur publik juga berlanjut, disertai peningkatan investasi sektor swasta, khususnya di industri hilir. Arus masuk penanaman modal asing yang solid disebut ikut menjaga stabilitas eksternal, termasuk nilai tukar.
Pengakuan internasional juga datang dari sisi pasar keuangan. Lembaga indeks global FTSE Russell pada 7 April 2026 memutuskan mempertahankan status Indonesia sebagai Secondary Emerging Market. Indonesia juga tidak masuk dalam daftar pemantauan (watch list) untuk penurunan status.
FTSE Russell mencatat kemajuan dalam sejumlah aspek, antara lain peningkatan transparansi kepemilikan saham, perluasan klasifikasi investor hingga 39 kategori, penetapan batas minimum free float sebesar 15 persen, serta penerapan mekanisme peringatan dini melalui High Shareholding Concentration. Dengan status yang kini sejajar dengan negara seperti Tiongkok dan India dalam klasifikasi FTSE, pasar modal Indonesia dinilai semakin mendekati standar tata kelola global.
Haryo mengatakan dua pengakuan tersebut menjadi validasi atas arah kebijakan makroekonomi yang ditempuh secara konsisten, yakni memelihara permintaan domestik, memperkuat fondasi fiskal, menjaga kredibilitas moneter, dan melanjutkan reformasi struktural pasar keuangan.
