Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi menilai hasil diplomasi bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat perlu dipahami secara utuh, baik dari sisi risiko maupun peluangnya bagi perekonomian nasional.
Menurut Abdul Rahman, setiap kebijakan ekonomi selalu membawa konsekuensi. “Tidak ada kebijakan yang sempurna. Setiap pilihan pasti ada manfaat dan kerugian,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (25/2).
Ia juga menilai kritik terhadap perjanjian dagang merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi, selama disampaikan secara rasional dan berbasis data. Abdul Rahman menambahkan, penilaian yang menyamakan perjanjian tersebut dengan “menyerahkan kepala untuk dipenggal” merupakan pernyataan yang terlalu hiperbolik.
Abdul Rahman menjelaskan, respons cepat pemerintah tidak bisa dilepaskan dari kebijakan tarif resiprokal sebesar 32 persen yang sebelumnya ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap barang ekspor Indonesia.
Menurutnya, kebijakan tarif tersebut berpotensi menekan kinerja industri nasional, mengingat Amerika Serikat merupakan tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia setelah Tiongkok, dengan kontribusi sekitar 10–12 persen terhadap total ekspor.
Ia menekankan, komoditas yang terdampak bukan sektor kecil, melainkan industri manufaktur padat karya seperti tekstil, alas kaki, elektronik, dan karet.
