JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Piagam Board of Peace (BoP) di Davos, Swiss. Langkah ini disebut sebagai upaya memperkuat peran Indonesia dalam diplomasi internasional untuk mendorong stabilitas global, termasuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui jalur formal.
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Muhadjir Effendy, menyatakan keputusan tersebut diambil setelah melalui komunikasi dan pembahasan dengan sejumlah pemimpin dunia, terutama dari kawasan Teluk. Ia mengatakan Presiden Prabowo memilih strategi “struggle from within”, yakni memperjuangkan keadilan dari dalam sistem.
“Jadi beliau menegaskan bahwa keterlibatan beliau di BoP itu tidak serta-merta, tetapi sudah melalui proses yang panjang, sudah dibicarakan dengan beberapa pimpinan negara yang ada di wilayah, terutama wilayah Teluk, yang kemudian sepakat untuk bergabung,” ujar Muhadjir di Istana Kepresidenan, Kamis (05/03/2026).
Muhadjir menambahkan, komitmen Indonesia tetap mengacu pada solusi dua negara. “Tujuan BoP itu adalah terciptanya negara Palestina, berkoeksistensi dengan Israel. Saya kira itu yang jadi pegangan kita,” katanya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, juga menekankan bahwa pemerintah mengedepankan dialog ketimbang konfrontasi. Ia menyebut diplomasi diyakini dapat meminimalkan jatuhnya korban jiwa.
“Pemerintah tidak anti kritik, kita mendengarkan sambil mencermati keadaan, tetapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian, bukan dengan jalan peperangan,” ucap Nusron.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menilai keanggotaan Indonesia di BoP dapat menjadi instrumen untuk meredam eskalasi konflik di Timur Tengah. Ia memandang posisi Indonesia dapat dimanfaatkan untuk mendorong kekuatan besar menghentikan kekerasan.
“Semua itu nantinya akan bisa menjadi instrumen untuk menjadikan BoP ini justru wahana mendorong terjadinya deeskalasi dan perdamaian dari perang yang sekarang sedang terjadi terkait dengan Iran,” ujar Yahya.
Dalam partisipasinya di BoP, Indonesia disebut siap mengirimkan 8.000 pasukan perdamaian serta menjalankan peran sebagai Wakil Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Mandat tersebut dikaitkan dengan fokus pada rekonstruksi Gaza dan upaya penghentian kekerasan secara permanen.
