Selama sekitar 70 hari sejak 28 Februari 2026, dunia menyaksikan dua jalur konflik berjalan beriringan di kawasan Teluk. Di satu sisi, ada konfrontasi militer antara Amerika Serikat dan Iran di sekitar Selat Hormuz. Di sisi lain, berlangsung pertarungan diplomatik yang melibatkan China, Rusia, dan negara-negara Eropa, yang bergerak di balik layar melalui pertemuan tertutup, arena Dewan Keamanan PBB, hingga operasi pengamanan jalur pelayaran.

Situasi ini membuat arah konflik tidak semata ditentukan oleh pihak yang saling berhadapan secara langsung. Sejumlah langkah ekonomi, politik, dan maritim dari aktor-aktor yang tidak terlibat dalam tembak-menembak justru berpotensi menentukan apakah krisis mereda atau meningkat.

Memorandum 14 poin: jeda 30 hari, bukan perdamaian

Iran mengajukan Memorandum 14 Poin kepada Pakistan pada 30 April 2026. Dokumen tersebut memuat sejumlah elemen yang terlihat seperti kerangka perdamaian, mulai dari pembukaan Selat Hormuz, pembatasan program nuklir Iran, pelonggaran sanksi AS, ganti rugi, hingga jaminan tidak ada agresi.

Namun, usulan itu pada dasarnya disebut hanya menawarkan gencatan senjata selama 30 hari, bukan penyelesaian komprehensif. Di saat pembicaraan berlangsung, konflik di front lain tidak berhenti. Israel disebut tetap menggempur Hizbullah di Lebanon dan di Gaza. Iran kemudian melancarkan serangan ke fasilitas energi Fujairah di Uni Emirat Arab pada 4 Mei 2026 dengan 12 rudal balistik dan empat drone.

Kondisi ini menggambarkan perang yang terfragmentasi: medan tempur yang berbeda, aktor yang berbeda, dan minim koordinasi antarfront.

AS: mengendurkan operasi, menyiapkan arsitektur pascakonflik

Pemerintahan Presiden Donald Trump pada 2026 disebut menghentikan sementara operasi “Project Freedom”, yakni misi pengawalan kapal dagang keluar dari Selat Hormuz. Sebagai gantinya, Washington mengedarkan proposal “Maritime Freedom Construct”, yang digambarkan sebagai koalisi maritim pascakonflik untuk membentuk arsitektur keamanan baru di Timur Tengah.

Tujuan utamanya dinilai untuk memperoleh kesepakatan cepat dengan Iran terkait isu nuklir dan akses Selat Hormuz. Dalam kerangka ini, memasukkan Israel ke meja perundingan dipandang berisiko memperpanjang proses karena terkait isu Palestina.

Meski demikian, pengenduran peran AS dinilai menciptakan ruang kosong yang kemudian membuka kesempatan bagi aktor lain untuk mengisi peran tertentu.

Eropa: fokus membuka jalur dagang dan menekan biaya risiko

Negara-negara Eropa mengambil posisi yang berbeda: tidak terlibat dalam perang, tetapi juga tidak pasif. Prancis mengerahkan kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle ke Teluk Aden untuk bersiaga mengawal kapal dagang yang terdampak krisis di Hormuz. Langkah ini disebut bagian dari misi Franco-British yang melibatkan lebih dari 40 negara, dengan tujuan defensif: menekan premi asuransi yang melonjak dan membantu pembukaan kembali jalur perdagangan.

Jerman juga disebut menggerakkan aset angkatan laut untuk memberikan “kontribusi signifikan dan terlihat” dalam koalisi internasional. Kepentingan Eropa dinilai besar karena sekitar 20% minyak dan 30% LNG yang mereka butuhkan melewati Selat Hormuz. Jika selat itu tertutup berkepanjangan, dampaknya diperkirakan serius bagi ekonomi Eropa.

Karena itu, Eropa disebut berupaya membangun misi “murni defensif” yang terpisah dari Washington, sejalan dengan gagasan kemandirian strategis (strategic autonomy) yang telah lama didorong Presiden Prancis Emmanuel Macron.

China: tekanan ekonomi dan diplomasi tanpa banyak sorotan

Di antara para aktor yang bergerak, China digambarkan sebagai yang paling penting namun paling senyap. Beijing merupakan pembeli terbesar minyak Iran, dengan sekitar 50% ekspor minyak Iran mengalir ke China. Selain itu, sekitar 30% impor LNG China juga melewati Selat Hormuz. Penutupan selat dipandang akan menekan perekonomian China.

Dalam konteks itu, Menteri Luar Negeri China Wang Yi disebut bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Beijing dua hari sebelum laporan ini, dengan pesan tegas bahwa gencatan senjata tidak boleh ditunda dan Selat Hormuz harus dibuka.

Di Dewan Keamanan PBB, China disebut hampir pasti akan memveto resolusi AS yang menuntut Iran menghentikan serangan di Hormuz. China sebelumnya juga disebut telah memveto resolusi serupa pada April, dengan alasan resolusi itu dianggap bias dan berpotensi melegitimasi serangan AS terhadap Iran.

Posisi China digambarkan berada di persimpangan: menolak tekanan politik AS, namun sekaligus berkepentingan menjaga stabilitas ekonomi. China disebut tidak ingin Iran hancur karena Iran dipandang sebagai simpul penting dalam Belt and Road Initiative, tetapi juga tidak menginginkan perang panjang yang mengganggu perdagangan global.

Rusia: penopang politik di PBB, terbatas secara militer

Rusia dinilai mengambil garis serupa dengan China, termasuk kemungkinan menggunakan hak veto untuk menggagalkan resolusi AS di Dewan Keamanan. Rusia disebut menilai resolusi semacam itu tidak mengecam serangan AS-Israel ke Iran dan mencerminkan standar ganda.

Secara militer, Rusia dan China disebut masih melakukan latihan gabungan “Maritime Security Belt 2026” dengan Iran di Bandar Abbas. Namun latihan itu dinilai lebih bersifat simbolik. Disebutkan pula bahwa stok rudal Rusia menipis karena terserap perang Ukraina, sehingga Moskow tidak memiliki kapasitas untuk memasok Iran dalam skala besar. Dengan demikian, peran Rusia lebih sebagai pendukung politik ketimbang penyokong militer.

Serangan Fujairah: sinyal bahwa jalur alternatif pun rentan

Serangan Iran ke fasilitas energi di Fujairah pada 4 Mei 2026 dipandang memiliki pesan strategis. Fujairah disebut sebagai jalur pipa alternatif Uni Emirat Arab ketika Selat Hormuz ditutup. Dengan menyerang Fujairah, Iran dinilai mengirim sinyal bahwa tidak ada lokasi yang sepenuhnya aman bila krisis Hormuz berlanjut.

Dalam serangan itu, tiga warga India dilaporkan terluka. Disebutkan pula bahwa Iran tidak menyasar korban Barat untuk menghindari eskalasi dengan AS dan Eropa. Gambaran ini menguatkan penilaian bahwa Iran berupaya menekan lawan, namun menghindari perang total.

Tiga skenario: jeda rapuh, kebekuan proxy, atau eskalasi

Ke depan, terdapat tiga skenario yang disebut mungkin terjadi. Pertama, gencatan senjata 30 hari berjalan (45%). Dalam skenario ini, AS dan Iran mencapai kesepakatan sementara, Hormuz dibuka, Eropa menjadi penjamin keamanan maritim, dan China menjadi penjamin ekonomi Iran. Namun skenario ini dinilai rapuh dan dapat runtuh bila Israel melanjutkan serangan terhadap Hizbullah.

Kedua, perang proxy membeku (35%). AS dan Iran berhenti bentrok langsung, tetapi Israel tetap menggempur Hizbullah dan Houthi, sementara Iran membalas melalui proxy di Yaman dan Irak. Hormuz dibuka sebagian, tetapi premi asuransi tetap tinggi.

Ketiga, eskalasi total (20%). Jika negosiasi gagal atau Israel menyerang fasilitas nuklir Iran, Iran disebut berpotensi menutup Hormuz dengan ranjau dan rudal pantai. Harga minyak diperkirakan bisa menembus 200 dolar AS, dan AS harus membuka blokade militer penuh. China dan Rusia disebut tidak akan terlibat militer secara langsung, tetapi dapat memasok Iran secara diam-diam.

Siapa penentu akhir?

Dalam gambaran konflik ini, penentu akhir dinilai bukan semata AS, Iran, atau Israel. China disebut memegang kunci ekonomi Iran karena menjadi pembeli utama minyak Iran; tanpa pembelian itu, ekonomi Iran disebut bisa runtuh dalam tiga bulan. Rusia disebut memegang kunci politik melalui hak veto di PBB. Sementara itu, Eropa dinilai memegang kunci ekonomi-maritim karena kemampuan mereka mengurangi premi asuransi dan membantu pemulihan jalur dagang tanpa terjun ke perang.

Kombinasi ketiga faktor tersebut—ekonomi, politik, dan keamanan maritim—membuat perang Teluk 2026 digambarkan sebagai konflik di mana aktor non-kombatan justru dapat menentukan ujungnya.

Implikasi bagi Indonesia

Situasi ini juga disebut membawa pelajaran bagi Indonesia, terutama terkait kerentanan jalur sempit yang menjadi nadi perdagangan dan energi. Disebutkan bahwa Indonesia perlu mencermati dinamika ini dan mendorong langkah-langkah kawasan jika PBB tidak bergerak, termasuk gagasan misi pengawas maritim gabungan di Selat Hormuz dan Selat Malaka.

Menunggu 30 hari yang menentukan

Dengan gencatan senjata 30 hari sebagai penanda, arah krisis masih terbuka. Namun, dalam lanskap multipolar, penentu hasil akhir tidak selalu pihak yang paling banyak menembakkan rudal, melainkan mereka yang memiliki pengaruh ekonomi, politik, dan maritim paling besar—yang dalam konteks ini disebut berada di tangan Beijing, Moskow, dan Eropa.