Keputusan Indonesia untuk tetap berada dalam forum Board of Peace (BoP) memicu perdebatan di ruang publik. Sejumlah pihak mendesak pemerintah agar segera keluar dari forum tersebut. Namun, pemerintah menilai jalur diplomasi dari dalam forum justru dapat memberikan ruang pengaruh yang lebih besar dibandingkan langkah menarik diri secara tergesa-gesa.
Keikutsertaan Indonesia dalam BoP disebut membuka akses langsung terhadap proses perundingan yang membahas masa depan Gaza dan Palestina. Dengan posisi itu, Indonesia tidak hanya menyampaikan sikap moral, tetapi juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dapat memengaruhi arah perdamaian.
Dalam dinamika diplomasi internasional, kehadiran di meja perundingan kerap menjadi pembeda antara negara yang mampu memengaruhi kebijakan global dan negara yang hanya menjadi pengamat dari luar. Pemerintah memandang keterlibatan tersebut sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, sekaligus memberi peluang membangun koalisi dengan negara-negara yang memiliki kepedulian serupa terhadap kemerdekaan Palestina.
Ketua MUI Bidang Ukhuwah KH Zaitun Rasmin menilai desakan agar Indonesia keluar dari BoP perlu disikapi secara objektif dan tidak reaktif. Ia mengingatkan bahwa konflik serta serangan militer di kawasan Timur Tengah telah berlangsung jauh sebelum forum itu terbentuk, sehingga mengaitkan seluruh dinamika konflik dengan keberadaan BoP dinilai kurang tepat.
Zaitun juga mempertanyakan langkah konkret yang dapat dilakukan jika Indonesia memilih keluar dari forum tersebut. Menurutnya, peluang memperjuangkan nasib masyarakat Gaza masih terbuka selama Indonesia tetap memiliki ruang berpartisipasi dalam forum internasional yang membahas konflik tersebut. Ia memandang BoP dapat menjadi salah satu wadah bagi negara-negara, khususnya negara mayoritas Muslim, untuk mendorong agenda perdamaian secara lebih langsung.
Ia menekankan bahwa diplomasi tidak selalu menghasilkan dampak instan. Upaya memperjuangkan kemerdekaan Palestina telah berlangsung selama puluhan tahun dan membutuhkan kesabaran serta konsistensi. Karena itu, keterlibatan Indonesia dalam BoP dipandang sebagai bagian dari ikhtiar diplomatik yang perlu dijalankan secara maksimal.
Zaitun juga mengingatkan bahwa dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina memiliki sejarah panjang dan sejalan dengan amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan. Menurutnya, upaya memperjuangkan Palestina tidak semestinya terhenti hanya karena perbedaan pandangan mengenai strategi diplomasi.
Ia mendorong agar komunikasi antara pemerintah dan tokoh masyarakat dijaga tetap sehat. Para ulama dan pemuka agama dinilai dapat memberikan masukan konstruktif, sementara pemerintah menjalankan tugas diplomasi sesuai mandat yang dimilikinya.
Pemerintah menyatakan terbuka terhadap kritik terkait keanggotaan Indonesia dalam BoP. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan pemerintah mendengarkan masukan publik sambil terus mencermati perkembangan situasi geopolitik.
Nusron menilai diplomasi melalui BoP tetap menjadi salah satu jalan yang patut dicoba untuk mendorong perdamaian di Gaza. Pemerintah melihat forum tersebut sebagai ruang perundingan yang saat ini tersedia untuk membahas penyelesaian konflik Palestina secara lebih terarah. Ia juga menyebut, tanpa forum semacam itu, proses negosiasi berisiko kehilangan wadah yang jelas.
Ia menambahkan Presiden Prabowo Subianto tidak ingin mengambil keputusan secara gegabah terkait keanggotaan Indonesia dalam BoP. Menurut Nusron, langkah diplomatik yang telah diambil perlu dijalankan dan dievaluasi secara objektif sebelum muncul keputusan untuk menarik diri.
Pandangan serupa disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Ia menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP bertujuan membuka jalur diplomasi baru agar bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Gaza dapat tersalurkan lebih efektif.
Muhaimin menilai diplomasi global yang dijalankan pemerintah selama ini berfokus pada upaya memperluas akses distribusi bantuan kemanusiaan. Hambatan penyaluran bantuan selama konflik membuat diplomasi dipandang penting untuk membuka jalur bantuan yang lebih aman dan terkoordinasi.
Menurutnya, keberadaan Indonesia di forum internasional seperti BoP memungkinkan koordinasi yang lebih kuat dengan berbagai negara dalam membantu masyarakat Palestina, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang aktif memperjuangkan isu kemanusiaan di tingkat global.
Secara keseluruhan, pemerintah dan sejumlah tokoh menilai diplomasi dari dalam forum internasional memberi peluang lebih besar untuk memengaruhi arah kebijakan dibandingkan menarik diri secara prematur. Dengan tetap berada di Board of Peace, Indonesia dinilai memiliki kesempatan menjaga suara solidaritas terhadap Palestina tetap terdengar dalam proses perundingan global.
Keputusan untuk tidak tergesa-gesa keluar dari BoP pun dipandang sebagai strategi diplomatik yang rasional, dengan harapan dapat membuka peluang lebih nyata bagi upaya perdamaian di Gaza dan kemerdekaan Palestina.
