Jakarta — Pemerintah memastikan penyelenggaraan ibadah haji 2026 tetap berjalan aman dan lancar meski situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah tengah mengalami dinamika. Pemerintah menyatakan keselamatan dan kenyamanan jemaah Indonesia menjadi prioritas, seiring koordinasi yang terus dilakukan dengan otoritas Arab Saudi dan pihak terkait.
Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengatakan hingga kini tidak ada perubahan jadwal keberangkatan jemaah haji Indonesia.
“Kami memastikan penyelenggaraan ibadah haji tetap berjalan sesuai rencana. Otoritas Arab Saudi juga tetap menjalankan seluruh proses haji sesuai perencanaan awal,” ujar Heni.
Menurut Heni, koordinasi aktif terus dilakukan untuk memastikan layanan bagi jemaah berjalan optimal. Ia menambahkan, kondisi keamanan dinilai masih terkendali dan belum ada peringatan khusus terkait pelaksanaan haji.
“Belum ada warning khusus, tetapi disarankan untuk penerbangan menghindari wilayah konflik,” jelasnya.
Heni juga menegaskan komunikasi antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi terus diperkuat untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan di lapangan. “Kami selalu berkoordinasi. Kalau ada kendala terkait haji, koordinasi dengan kami juga berjalan baik,” tambahnya.
Dukungan terhadap kesiapan penyelenggaraan haji disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq. Ia menyebut, berdasarkan hasil pengawasan, otoritas Arab Saudi menempatkan aspek keamanan sebagai prioritas, sementara Indonesia melakukan langkah diplomatik untuk memastikan jemaah dapat beribadah dengan aman.
“Dari hasil pengawasan kami, Arab Saudi sudah memastikan bahwa aspek keamanan menjadi prioritas. Indonesia juga melakukan langkah diplomatik untuk memastikan jemaah kita bisa beribadah dengan aman,” kata Maman.
Ia menjelaskan pemerintah Indonesia aktif menempuh jalur diplomasi internasional agar pelaksanaan ibadah haji tidak terdampak konflik geopolitik yang berkembang di kawasan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketenangan dan rasa aman jemaah.
Sementara itu, Direktur Keuangan HAJJ, Agung Prabowo, menyatakan operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga saat ini masih berjalan normal dan terkendali.
“Dampak operasional secara keseluruhan relatif terbatas dan terkendali. Kami terus berkoordinasi erat dengan mitra dan otoritas terkait untuk memastikan seluruh layanan haji dan umrah berjalan aman dan lancar,” ujarnya.
Pemerintah menilai sinergi antara kementerian, DPR, otoritas Arab Saudi, serta penyelenggara layanan haji menjadi faktor penting untuk menjaga kelancaran pelaksanaan ibadah di tengah tantangan global. Dengan koordinasi dan langkah antisipatif, pemerintah menyatakan optimistis penyelenggaraan haji 2026 dapat berlangsung aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh jemaah.
