Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang dijadwalkan berlangsung di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 22–23 November 2025.

Pernyataan itu disampaikan Sugiono usai mendampingi Presiden Prabowo menerima kunjungan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2025. “Tadi beliau (Presiden Prabowo Subianto) bilang akan hadir,” ujar Sugiono.

Sugiono menjelaskan, Ramaphosa menyampaikan undangan secara langsung kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan di Istana Merdeka. “Beliau menyampaikan undangan langsung kepada Bapak Presiden untuk menghadiri G20 Summit di Johannesburg. Agendanya 22-23 November,” kata Sugiono.

Menurut Sugiono, pertemuan tersebut juga membahas isu strategis lain, termasuk kerja sama BRICS serta peran kepemimpinan Afrika Selatan di G20.

Dalam pertemuan bilateral itu, Ramaphosa menyampaikan apresiasi atas kontribusi Indonesia di G20 dan menilai kehadiran Indonesia penting bagi forum tersebut. Ia menegaskan partisipasi Indonesia bersama Afrika Selatan sebagai dua negara kunci di belahan bumi selatan (global south) dinilai dapat memperkuat posisi negara-negara berkembang dalam memperjuangkan agenda global yang lebih adil dan setara.

Tahun ini, Afrika Selatan menjadi tuan rumah KTT G20 dengan tema “Solidaritas, Kesetaraan, dan Keberlanjutan.” Tema tersebut disebut mencerminkan komitmen Afrika Selatan untuk melanjutkan capaian tiga presidensi G20 sebelumnya—Indonesia, India, dan Brasil—dalam mendorong agenda pembangunan serta memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang.

KTT di Johannesburg juga akan menjadi pertemuan G20 pertama yang digelar di benua Afrika. Sejumlah prioritas yang diangkat antara lain pertumbuhan ekonomi inklusif, ketahanan pangan, serta pemanfaatan kecerdasan buatan dan inovasi untuk pembangunan berkelanjutan.

Sebagai catatan, pada November 2024 Presiden Prabowo juga menghadiri KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil, yang mengangkat tema “Fight Against Hunger and Poverty” serta “Reform of the Institutions of Global Governance.”