Di tengah situasi global yang kian dipengaruhi konflik bersenjata, rivalitas geopolitik, dan ketimpangan ekonomi, diplomasi internasional dinilai semakin sering bergeser dari nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks tersebut, kehadiran Megawati Soekarnoputri di Abu Dhabi pada awal Februari 2026 menjadi sorotan, terutama karena ia mengikuti rangkaian agenda kemanusiaan internasional tanpa membawa mandat kekuasaan formal negara.
Megawati berada di Abu Dhabi pada 2–5 Februari 2026. Kegiatannya mencakup kunjungan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Abu Dhabi, partisipasi dalam forum Human Fraternity Majlis, hingga menghadiri seremoni Zayed Award for Human Fraternity 2026. Rangkaian agenda itu dibaca sebagai upaya menempatkan kemanusiaan sebagai titik berangkat diplomasi, sekaligus membuka ruang refleksi tentang kesinambungan gagasan kemanusiaan yang pernah dirumuskan Presiden pertama RI, Soekarno, dan relevansinya dalam tantangan global saat ini.
Megawati mengawali kunjungannya pada 2 Februari 2026 dengan mendatangi KBRI Abu Dhabi. Agenda tersebut kerap dipandang rutin, namun dalam bingkai diplomasi nilai, langkah ini dipahami sebagai penanda keterhubungan antara negara, warga, dan identitas kebangsaan di luar jabatan formal. Dari titik itu, rangkaian aktivitas Megawati di Abu Dhabi berlanjut ke forum-forum kemanusiaan internasional.
Relasi pemikiran Megawati dengan gagasan Soekarno kembali disorot, bukan sebagai glorifikasi sejarah, melainkan kesinambungan ide. Sejak awal kemerdekaan, Soekarno menempatkan Indonesia dalam arus internasionalisme yang berakar pada kemanusiaan. Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB tahun 1960 berjudul To Build the World Anew, Soekarno mengkritik tatanan dunia yang dibangun atas dominasi dan eksploitasi, serta menekankan bahwa perdamaian sejati hanya mungkin melalui kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Ia juga menegaskan prinsip yang pernah disampaikannya saat merumuskan Pancasila: “Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam bumi nasionalisme.”
Agenda utama Megawati berlangsung pada 3 Februari 2026 saat ia tampil sebagai pembicara dalam forum Human Fraternity Majlis di Museum Nasional Zayed. Forum ini merupakan bagian dari rangkaian Zayed Award for Human Fraternity 2026 yang mempertemukan tokoh-tokoh dunia lintas negara, agama, dan latar belakang guna membahas persaudaraan manusia sebagai fondasi perdamaian global.
Dalam forum tersebut, Megawati disebut tidak tampil sebagai politisi partisan, melainkan mengartikulasikan nilai universal. Diplomasi, dalam pandangannya, tidak semata instrumen kepentingan ekonomi atau keamanan, melainkan ekspresi tanggung jawab etis negara terhadap kemanusiaan global. Pendekatan ini diposisikan sejalan dengan kritik Soekarno terhadap sistem internasional yang timpang, yang dinilai gagal menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan.
Di tengah kecenderungan politik blok dan rivalitas kekuatan besar, penekanan pada dialog lintas peradaban serta penghormatan terhadap martabat manusia dipandang bukan sebagai sikap naif, melainkan tawaran jalan keluar jangka panjang dari siklus konflik dan ketidakpercayaan yang mendominasi politik global.
Pembacaan atas diplomasi kemanusiaan juga dikaitkan dengan gagasan Soekarno bahwa kemanusiaan tidak berhenti pada pidato dan forum internasional, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan konkret. Konsep keadilan sosial yang diletakkan sebagai sila kelima Pancasila dipahami sebagai kritik terhadap sistem ekonomi yang menindas dan menciptakan ketimpangan struktural. Dalam kerangka itu, negara dinilai wajib hadir melindungi manusia dari logika pasar yang tidak berkeadilan.
Pandangan tersebut beresonansi dalam cara Megawati memandang kebijakan ekonomi. Ekonomi diposisikan bukan sekadar persoalan pertumbuhan dan efisiensi, melainkan instrumen untuk menjaga martabat manusia. Isu kedaulatan pangan, energi, dan pengelolaan sumber daya alam dipahami sebagai persoalan kemanusiaan. Ketika negara gagal melindungi sektor-sektor strategis, yang terancam bukan hanya stabilitas ekonomi, tetapi juga hak dasar warga negara. Dalam situasi global saat krisis pangan, energi, dan iklim semakin nyata, pendekatan ekonomi berbasis kemanusiaan dinilai semakin relevan, termasuk dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
Rangkaian kunjungan Megawati mencapai puncaknya pada 4 Februari 2026 ketika ia menghadiri seremoni Zayed Award for Human Fraternity 2026 dan bertemu Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, di Qasr Al Watan. Pertemuan itu dinilai menegaskan bahwa diplomasi kemanusiaan tidak berdiri terpisah dari dialog strategis antarnegara, melainkan dapat saling melengkapi.
Pemilihan Abu Dhabi sebagai lokasi forum juga dinilai memiliki makna tersendiri. Dunia Arab dan kawasan Global South disebut semakin aktif membentuk narasi alternatif terhadap tatanan dunia yang selama ini didominasi kekuatan Barat. Kehadiran Megawati dalam forum tersebut dipandang menunjukkan bahwa Asia Tenggara, melalui Indonesia, memiliki kontribusi moral dan intelektual dalam diskursus global tentang kemanusiaan.
Rangkaian kegiatan Megawati ditutup pada 5 Februari 2026 dengan penyampaian apresiasi kepada para penerima Zayed Award. Penutupan ini menegaskan pesan bahwa diplomasi kemanusiaan dipandang bukan peristiwa sesaat, melainkan proses yang berkelanjutan.
Dalam berbagai pidatonya, Soekarno kerap menekankan pentingnya keberanian moral, bukan semata kekuatan material. Gagasan itu kembali dianggap relevan di tengah kemajuan teknologi yang tidak selalu diiringi kemajuan etika. Kehadiran Megawati di Abu Dhabi dibaca sebagai refleksi bahwa kebijakan dan diplomasi berbasis kemanusiaan bukan kemewahan idealistis, melainkan kebutuhan mendesak di tengah krisis global, dengan manusia ditempatkan sebagai pusat kebijakan dan hubungan antarbangsa.
