Majelis Nasional Vietnam ke-15 dan Dewan Rakyat di semua tingkatan untuk periode 2021-2026 dinilai meninggalkan banyak jejak dalam intensitas kerja, inovasi legislasi, serta peningkatan kualitas pengawasan. Namun, pada tahap perkembangan baru, aktivitas badan-badan terpilih tersebut disebut masih perlu ditingkatkan agar lebih solid, mendalam, dan efektif.
Penilaian itu disampaikan Le Van Tranh, kandidat doktor bidang hukum di Universitas Paris Panthéon-Assas, Prancis, dalam keterangannya kepada reporter VNA di Paris. Ia menilai Majelis Nasional ke-15 memiliki “intensitas aktivitas yang sangat tinggi” dan respons kebijakan yang relatif cepat terhadap tuntutan realitas.
Menurutnya, selama masa jabatan ini Majelis Nasional menggelar banyak sidang reguler maupun luar biasa untuk menangani kebutuhan legislasi, penataan organisasi, pembangunan sosial-ekonomi, serta reformasi kelembagaan. Pada sidang ke-10 saja, Majelis Nasional ke-15 mengesahkan 51 undang-undang dan 8 resolusi hukum normatif.
Le Van Tranh menilai angka tersebut mencerminkan “tekad yang besar” dalam menyempurnakan kerangka hukum untuk fase pembangunan baru. Seiring meningkatnya intensitas kerja, kualitas pengambilan keputusan atas isu-isu nasional penting juga dinilai berangsur membaik. Ia menekankan, parlemen tidak hanya dituntut mengesahkan lebih banyak undang-undang, tetapi juga menangani persoalan yang kompleks, luas, dan berdampak jauh.
Di sisi lain, ia menyebut Dewan Rakyat di semua tingkatan juga bergerak ke arah yang lebih substantif, dengan mengkonkretkan kebijakan dan pedoman menjadi resolusi yang sesuai kondisi tiap daerah, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan dan akuntabilitas. Le Van Tranh—yang juga dosen di Universitas Hukum Kota Ho Chi Minh—menilai kegiatan badan-badan terpilih kian terkait dengan kebutuhan pembangunan, upaya menghapus hambatan kelembagaan, serta pemenuhan harapan warga dan dunia usaha.
Dalam konteks saat ini, ia menekankan efektivitas proses parlementer semestinya tidak semata diukur dari jumlah dokumen yang dikeluarkan, melainkan dari dampak nyata kebijakan. Meski demikian, ia menilai masih ada hal yang perlu diperbaiki, termasuk memastikan kualitas sebagian dokumen hukum agar lebih stabil, dapat diprediksi, dan layak diterapkan.
Ia juga menyoroti perlunya pengawasan yang lebih menuntaskan akuntabilitas. Menurutnya, di sejumlah bidang masih diperlukan tindak lanjut yang jelas setelah masalah teridentifikasi, agar perbaikan benar-benar terlaksana.
“Dapat disimpulkan bahwa masa jabatan ini telah dipenuhi dengan banyak upaya, banyak inovasi, dan banyak hasil. Tetapi masa jabatan berikutnya tidak hanya perlu bekerja lebih cepat, tetapi juga lebih menyeluruh, lebih mendalam, dan lebih efektif bagi masyarakat dan bisnis,” kata Le Van Tranh.
Ia mengaitkan tuntutan tersebut dengan target pembangunan yang ditetapkan Resolusi Kongres Partai ke-14, yakni menjadikan Vietnam negara berkembang dengan industri modern dan pendapatan menengah tinggi pada 2030, serta menargetkan negara maju berpendapatan tinggi pada 2045. Agenda itu, menurutnya, juga mencakup kebutuhan meningkatkan institusi, mendorong inovasi, transformasi digital, desentralisasi, dan pendelegasian kewenangan, disertai inspeksi, pengawasan, serta peningkatan kualitas tata kelola nasional.
Berdasarkan persyaratan tersebut, Le Van Tranh menyebut setidaknya ada empat tuntutan bagi delegasi Majelis Nasional dan Dewan Rakyat periode baru. Pertama, perlunya kecerdasan politik yang kuat, pemikiran kelembagaan yang matang, serta kemampuan menerjemahkan prinsip menjadi undang-undang, resolusi, dan kebijakan yang dapat diterapkan. Kedua, peningkatan kualitas supervisi yang tidak berhenti pada identifikasi masalah, tetapi menindaklanjuti hingga tuntas pelaksanaan komitmen dan persyaratan yang ditetapkan.
Ketiga, ia menekankan pentingnya kedekatan nyata dengan masyarakat agar perwakilan memahami kesulitan spesifik yang dihadapi individu, bisnis, dan daerah. Keempat, diperlukan pola pikir terintegrasi dan kemampuan beradaptasi terhadap isu baru seperti ekonomi digital, kecerdasan buatan (AI), dan keamanan data.
Khusus untuk Dewan Rakyat, ia menilai persyaratan lebih spesifik, yakni meningkatkan kualitas keputusan kebijakan di tingkat lokal dan memperketat pengawasan pada bidang investasi publik, tanah, anggaran, reformasi prosedur administrasi, serta akuntabilitas aparatur.
Selain kerja legislasi dan pengawasan di dalam negeri, Le Van Tranh menilai kerja sama antarparlemen perlu ditingkatkan seiring perubahan cepat di kawasan dan dunia. Menurutnya, kerja sama itu “tidak boleh terbatas pada pertukaran, upacara, atau kunjungan delegasi” dalam pengertian tradisional, melainkan harus menjadi saluran yang langsung melayani pembangunan negara.
Saat ini, ia menyebut Majelis Nasional Vietnam telah menjalin hubungan dengan lebih dari 140 parlemen dan majelis nasional di seluruh dunia serta membentuk lebih dari 50 Kelompok Persahabatan Parlemen. Tantangannya, menurut dia, adalah memperdalam kerja sama, memfokuskan bidang yang spesifik, dan menciptakan nilai kebijakan yang konkret.
Ia mendorong agar kerja sama antarparlemen dikaitkan dengan prioritas pembangunan seperti reformasi kelembagaan, perdagangan dan investasi, transformasi digital, transformasi hijau, keamanan energi, pelatihan sumber daya manusia berkualitas tinggi, serta pemenuhan komitmen internasional. Ia juga menilai perlu pergeseran dari pertukaran umum menuju berbagi pengalaman legislasi secara mendalam di antara komite khusus, badan penasihat, dan kelompok persahabatan parlemen sehingga pelajaran dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan undang-undang.
Menurutnya, persyaratan penting lainnya adalah memperkuat kapasitas memantau dan mengawasi pelaksanaan perjanjian serta komitmen yang telah ditandatangani. Dengan demikian, diplomasi parlementer tidak berhenti pada deklarasi atau penandatanganan, tetapi menghasilkan dampak nyata bagi pembangunan.
Le Van Tranh menilai diplomasi legislatif akan lebih efektif ketika membantu Vietnam belajar dari praktik baik, memanfaatkan sumber daya, melindungi kepentingan nasional, serta memperkuat suara di forum multilateral. Ia menekankan perlunya pergeseran dari pola pikir “berpartisipasi untuk sekadar hadir” menjadi “berpartisipasi untuk berkontribusi” agar kerja sama benar-benar melayani pembangunan negara.
Dari sudut pandang riset di Prancis, Le Van Tranh menyebut Vietnam dapat memetik pelajaran dari pengalaman Prancis dalam penyelenggaraan kegiatan legislasi dan parlementer. Ia menekankan pembelajaran itu bukan untuk meniru model kelembagaan, melainkan memahami cara mengatur proses pembuatan hukum secara teliti, profesional, dan akuntabel.
Salah satu pelajaran yang ia soroti adalah pentingnya persiapan kebijakan dan penyusunan undang-undang. Di Prancis, sebagian besar rancangan undang-undang harus disertai laporan penilaian dampak sebelum diajukan, untuk memperjelas konsekuensi kebijakan dan menjadi dasar debat parlemen. Ia juga menyinggung mekanisme peninjauan hukum dan teknis sejak awal melalui peran Dewan Negara Prancis sebagai badan penasihat hukum tertinggi pemerintah, yang berfungsi mengontrol kualitas rancangan undang-undang sebelum diajukan ke parlemen.
Pelajaran lain, menurutnya, adalah tidak memandang pengesahan undang-undang sebagai titik akhir. Ia menyebut di Prancis terdapat mekanisme Senat untuk mengawasi penerapan undang-undang, melalui komite tetap yang memantau pelaksanaan, serta pelapor yang bertanggung jawab memantau proses penerapan setelah undang-undang diumumkan. Ia juga menilai peningkatan kualitas kerja komite, delegasi khusus, dan badan penasihat penting untuk membuat debat kebijakan lebih mendalam.
Pada bagian akhir, Le Van Tranh menekankan perlunya pergeseran dari pola pikir membuat undang-undang untuk mengelola menjadi membuat undang-undang untuk memecahkan masalah, memastikan kebijakan layak diterapkan, dan mengendalikan hasil implementasi dalam praktik.
