JAKARTA—Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan stabilitas fiskal, moneter, dan sektor keuangan Indonesia tetap terjaga sepanjang triwulan I 2026, meski tekanan global meningkat seiring eskalasi konflik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi dan volatilitas pasar keuangan dunia.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat berkala KSSK II Tahun 2026 yang digelar pada 27 April 2026. Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menegaskan komitmen memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
KSSK menilai konflik di Timur Tengah berdampak pada gangguan rantai pasok global, kenaikan harga minyak dunia, serta meningkatnya tekanan inflasi internasional. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat menjadi 3,1% pada 2026 dari 3,4% pada 2025, sementara inflasi global diperkirakan naik menjadi 4,4%.
Di tengah tekanan tersebut, ekonomi Indonesia disebut menunjukkan ketahanan. Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I 2026 tercatat 5,61% secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 5,39% yoy.
Pertumbuhan itu didorong percepatan belanja pemerintah, meningkatnya konsumsi rumah tangga selama momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), serta investasi yang mulai bergerak melalui proyek hilirisasi dan pembangunan infrastruktur prioritas. Sejumlah program pemerintah, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Desa Nelayan, dan Sekolah Rakyat, disebut turut mendorong konsumsi serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemerintah juga membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3M-PPE). Satgas ini bertugas mempercepat investasi dan menyelesaikan hambatan perizinan usaha melalui layanan Kanal Debottlenecking 24 jam.
Dari sisi eksternal, neraca perdagangan Indonesia periode Januari–Maret 2026 masih mencatat surplus USD5,5 miliar. Namun, tekanan global turut memicu arus modal asing keluar (capital outflow) sebesar USD1,7 miliar pada triwulan I 2026 dan mendorong pelemahan rupiah.
Nilai tukar rupiah pada akhir Maret 2026 berada di level Rp16.995 per dolar AS. BI kemudian memperkuat intervensi di pasar valuta asing dan kebijakan stabilisasi, sehingga rupiah kembali terjaga di kisaran Rp17.415 per dolar AS pada 5 Mei 2026. Cadangan devisa Indonesia juga dilaporkan tetap kuat sebesar USD148,2 miliar, setara pembiayaan enam bulan impor.
Sementara itu, inflasi nasional dinilai tetap terkendali sesuai sasaran pemerintah. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada April 2026 tercatat 2,42% yoy, turun dibanding Maret 2026 yang mencapai 3,48% yoy. Penurunan inflasi didukung stabilitas harga pangan, panen raya di berbagai daerah, serta kebijakan subsidi energi yang dipertahankan pemerintah.
Di sektor keuangan, KSSK menyatakan perbankan nasional tetap solid. Kredit tumbuh 9,49% yoy menjadi Rp8.659 triliun pada Maret 2026. Rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) gross berada di level 2,1%, sementara rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) tercatat 25,09%.
Pasar modal domestik juga disebut mulai pulih setelah sempat tertekan akibat gejolak global. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terkoreksi pada triwulan I kembali menguat pada awal Mei 2026 dan ditutup di level 7.057,11. Jumlah investor pasar modal meningkat menjadi 24,74 juta Single Investor Identification (SID) hingga triwulan I 2026.
OJK menyebut penguatan kebijakan strategis terus dilakukan, termasuk reformasi pasar modal, percepatan pembiayaan UMKM dan program tiga juta rumah, serta pengembangan ekosistem aset kripto dan bulion nasional. Di sisi lain, LPS menyatakan tingkat penjaminan simpanan masyarakat tetap aman sekaligus memperkuat persiapan implementasi program penjaminan polis asuransi.
KSSK menegaskan akan terus meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, sekaligus mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
