Anggota Komisi VIII DPR RI Muhamad Abdul Azis Sefudin mendorong pemerintah memaksimalkan jalur diplomasi untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji 2026 berjalan lancar di tengah memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah.

Azis menilai eskalasi konflik di kawasan tersebut berpotensi berdampak pada pelaksanaan haji 2026. Karena itu, ia meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi sekaligus memperkuat diplomasi internasional.

“Saya juga mendorong pemerintah untuk segera melakukan diplomasi luar negeri. Kita tahu bahwa haji ini bukan hanya Indonesia yang melaksanakan ibadah haji, tetapi seluruh umat Islam di dunia,” kata Azis saat dihubungi, Rabu, 11 Maret 2026.

Menurutnya, forum negara-negara Islam perlu berperan lebih aktif untuk mendorong terciptanya stabilitas kawasan menjelang pelaksanaan ibadah haji. Ia menilai negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang mayoritas akan mengirimkan jemaah haji, memiliki kepentingan yang sama untuk memastikan situasi keamanan di Timur Tengah tetap kondusif selama musim haji.

Azis berharap dorongan diplomasi kolektif dari negara-negara Islam dapat menghasilkan titik temu yang mendorong perdamaian di kawasan konflik. Ia juga mendorong adanya upaya mediasi atau dorongan perdamaian melalui jalur OKI.

“Negara-negara muslim yang akan melaksanakan ibadah haji perlu mendorong adanya titik temu perdamaian. Dengan begitu, semua negara anggota OKI dapat memastikan warganya bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini dengan baik dan lancar,” jelasnya.

Selain diplomasi, Azis menekankan pentingnya pemerintah menyiapkan berbagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan terburuk apabila eskalasi konflik meningkat menjelang musim haji, demi keselamatan seluruh jemaah haji Indonesia.

“Diplomasi harus ditempuh, mitigasi harus disiapkan, sehingga warga negara kita yang akan melaksanakan ibadah haji bisa berangkat dan menjalankan ibadah dengan aman,” katanya.