Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa diplomasi ekonomi pemerintah di tengah memanasnya konflik global membuahkan hasil berupa penurunan tarif hambatan dagang di Amerika Serikat (AS) untuk komoditas dari Indonesia. Menurut Kapolri, langkah tersebut penting untuk menjaga keberlangsungan industri nasional di tengah perlambatan ekonomi dunia.
Pernyataan itu disampaikan Sigit saat acara Buka Puasa TNI-Polri di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Rabu (11/3/2026). Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto terus melakukan langkah proaktif untuk menurunkan tensi perang dagang, termasuk melalui upaya diplomasi ke AS.
Sigit mengatakan tarif hambatan dagang dengan AS berhasil ditekan dari 32 persen menjadi 19 persen. Ia menambahkan, setelah adanya keputusan pengadilan di AS, angka tersebut kembali turun menjadi 15 persen. “Bapak Presiden melakukan upaya untuk menurunkan hambatan dagang dengan Amerika dari 32 persen menjadi 19 persen. Bahkan, setelah ada keputusan dari pengadilan di Amerika, angka tersebut turun lagi menjadi 15 persen,” ujar Sigit.
Selain itu, Kapolri menyoroti upaya pemerintah dalam mendorong kebijakan tarif 0 persen untuk komoditas tertentu. Ia menyebut kebijakan tersebut berdampak pada sektor-sektor padat karya seperti sepatu, mebel, tekstil, semikonduktor, serta sekitar 1.800 komoditas lainnya. Menurutnya, kebijakan ini diharapkan dapat menjaga industri tetap berjalan dan mengurangi risiko pekerja dirumahkan di tengah situasi global yang sulit.
Kapolri menegaskan keberhasilan diplomasi luar negeri perlu diimbangi penguatan di dalam negeri melalui program hilirisasi. Ia menyebut pemerintah tengah mendorong 18 rencana hilirisasi strategis yang ditujukan untuk membuka lapangan pekerjaan baru.
Untuk memastikan agenda tersebut berjalan, Sigit mengajak jajaran TNI-Polri menjaga stabilitas keamanan dan iklim investasi. Ia menilai kepercayaan pasar internasional turut bergantung pada kondisi keamanan di dalam negeri. “Modal dasar kita adalah stabilitas keamanan dan politik. TNI-Polri wajib mengawal dan mengamankan program-program strategis pemerintah,” katanya.
Dalam acara tersebut hadir sejumlah pejabat negara, antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian Komjen (Purn) Ahmad Dofiri, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, sejumlah wakil menteri Kabinet Merah Putih, serta jajaran pejabat utama Mabes Polri.
Dalam sambutannya, Kapolri juga memaparkan situasi global yang disebutnya memburuk akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Ia menyinggung konflik Israel-Amerika dan Iran yang dinilai berdampak pada fluktuasi harga minyak dunia, termasuk lonjakan yang sempat menembus di atas 110 dolar AS per barel setelah serangan terhadap fasilitas energi di kawasan tersebut.
Sigit memperingatkan, kenaikan harga minyak yang berlanjut dapat membebani kemampuan fiskal pemerintah dalam menahan subsidi BBM, yang pada akhirnya berpotensi memicu kenaikan harga dan inflasi sehingga mengganggu program pembangunan.
Menyikapi tantangan itu, Kapolri menegaskan TNI dan Polri memiliki kewajiban konstitusional untuk mengawal program-program kemandirian yang dicanangkan Presiden Prabowo, mulai dari hilirisasi industri otomotif dan pertahanan hingga swasembada pangan dan energi terbarukan, termasuk menjaga iklim investasi agar tetap kondusif.
Kapolri turut mengingatkan sejarah bangsa yang pernah terpecah akibat politik devide et impera. Ia menekankan pentingnya menjaga keberagaman melalui kekompakan TNI-Polri bersama masyarakat. Menurutnya, soliditas dan sinergi menjadi kunci untuk melewati masa krisis sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi.
