Hubungan ekonomi Indonesia dengan dunia Arab dan Turkiye selama satu dekade terakhir kerap bergerak dalam pola yang relatif tradisional, terutama bertumpu pada energi fosil dan pengiriman tenaga kerja domestik. Namun memasuki periode 2025-2026, arah tersebut mulai bergeser seiring perubahan fokus kebijakan ekonomi Indonesia.
Di bawah kepemimpinan nasional yang baru, Indonesia mulai mendorong integrasi rantai pasok industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, serta jasa digital bernilai tambah. Visi ini dikonsolidasikan dalam strategi yang disebut “Indonesia Incorporated”, sebuah kerangka kolaborasi untuk menyatukan peran super-holding investasi Danantara, pengelola dana abadi Indonesia Investment Authority (INA), perusahaan BUMN, hingga pelaku UMKM dalam satu komando kebijakan perdagangan.
Pergeseran strategi ini muncul di tengah ketidakpastian geopolitik global serta disrupsi jalur logistik di Laut Merah. Pemerintah dinilai memerlukan orkestrasi yang lebih solid untuk menembus hambatan tarif dan non-tarif yang selama ini memengaruhi daya saing produk Indonesia di pasar Teluk dan sekitarnya.
Dari sisi geopolitik, Indonesia memiliki posisi yang disebut unik sebagai negara demokrasi dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Namun dalam diplomasi ekonomi, modal sosial tersebut dituntut untuk diterjemahkan menjadi capaian perdagangan yang terukur. Tantangannya juga tidak ringan, termasuk krisis keamanan di perairan sekitar Fujairah dan Selat Hormuz yang memicu kenaikan biaya pengapalan serta premi asuransi, sekaligus mendorong pencarian jalur logistik alternatif yang lebih aman dan efisien.
Sejumlah capaian disebut mulai terlihat pada awal 2026. Indonesia berhasil mengekspor beras premium untuk kebutuhan jemaah haji, serta menginisiasi pembangunan properti strategis di Mekkah. Langkah ini dipandang sebagai penanda kebangkitan peran Indonesia di sektor pangan dan infrastruktur dalam konteks kerja sama dengan Timur Tengah.
Di saat yang sama, Indonesia membangun fondasi hubungan ekonomi yang lebih kompleks. Modal dari Timur Tengah diarahkan agar tidak hanya ditempatkan pada instrumen keuangan, tetapi juga terintegrasi ke proyek hilirisasi mineral, pengembangan geothermal, serta ekosistem industri halal global.
UEA dan Arab Saudi jadi poros kerja sama
Di kawasan Teluk, Uni Emirat Arab (UEA) disebut tetap menjadi ujung tombak integrasi ekonomi Indonesia. Melalui implementasi IUAE-CEPA yang berjalan sejak akhir 2023, total perdagangan Indonesia dengan UEA mencapai 5,1 miliar dollar AS pada 2024, dengan kinerja ekspor nonmigas yang dinilai solid. Hingga Juli 2025, ekspor Indonesia ke UEA telah menembus 2,10 miliar dollar AS, didorong oleh komoditas seperti perhiasan, otomotif, dan peralatan elektronik.
Di sektor jasa, disebutkan pula bahwa startup AI Indonesia, Kata.ai, mencatat peluang margin keuntungan di Dubai yang dapat mencapai 5 hingga 10 kali lipat dibandingkan pasar domestik, seiring kesiapan infrastruktur digital dan tingginya daya beli di kota tersebut.
Sementara itu, di Arab Saudi, Indonesia mendorong transformasi hubungan yang sebelumnya lekat dengan urusan haji menjadi kemitraan investasi. Meski perundingan I-GCC FTA ditargetkan rampung pada akhir 2026, Indonesia telah mengekspor 2.280 ton beras premium merek “Befood Nusantara” untuk konsumsi jemaah haji 2026.
Selain itu, melalui Danantara, Indonesia disebut menjadi negara pertama yang diizinkan memiliki properti strategis di Mekkah. Akuisisi hotel dan lahan senilai 500 juta dollar AS dilakukan untuk membangun “Kampung Haji Indonesia”, yang direncanakan mencakup 13 tower hotel dan fasilitas kesehatan terpadu.
Rangkaian langkah tersebut menunjukkan upaya Indonesia memperluas basis kerja sama ekonomi dengan Timur Tengah, dari perdagangan barang hingga investasi dan jasa bernilai tambah, dengan tetap menghadapi tantangan geopolitik dan logistik yang berkembang.
