Pemerintah Indonesia dan Australia sepakat memperkuat kerja sama di bidang keimigrasian, penanganan pengungsi, serta keamanan regional. Kesepakatan ini mengemuka dalam pertemuan bilateral Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra dengan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke di Canberra, Senin (23/6).
Dalam pertemuan tersebut, Yusril menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Australia atas informasi intelijen yang dinilai cepat dan rinci terkait jaringan penyelundupan manusia yang menggunakan wilayah Indonesia sebagai jalur transit. Pernyataan itu disampaikan Yusril sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Yusril juga menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk memperkuat kerja sama operasional dalam menanggulangi migrasi ilegal. Bentuk penguatan itu antara lain melalui deteksi dini, operasi bersama, serta investigasi lintas batas.
Selain itu, Yusril mengusulkan pembentukan mekanisme pertukaran informasi yang aman dan bersifat real-time, khususnya terkait aktor kunci, aliran pendanaan, serta platform digital yang digunakan jaringan penyelundupan.
Menanggapi hal itu, Tony Burke menyatakan dukungan dan komitmennya untuk mewujudkan kerja sama yang lebih erat antara kedua negara. Ia menyebut kerja sama tersebut mencakup bidang hukum, keimigrasian, penanganan pengungsi, serta keamanan.
Dalam pertemuan di Canberra, Yusril didampingi Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, Duta Besar RI untuk Australia Siswo Pramono, serta rombongan delegasi.
Sebelumnya, Yusril juga menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Australia untuk Indonesia di Jakarta pada Kamis (12/6). Rangkaian pertemuan ini mencerminkan hubungan bilateral Indonesia dan Australia yang disebut erat, terutama dalam isu-isu strategis di bidang hukum dan keamanan.
