JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memutuskan Indonesia resmi bergabung dalam Board of Peace (BoP), sebuah forum yang disebut sebagai inisiatif rintisan Amerika Serikat. Langkah ini ditempuh sebagai upaya diplomasi untuk mengawal stabilitas dan rekonstruksi pascakonflik di Gaza, Palestina, melalui keterlibatan langsung di meja perundingan internasional.
Melalui keanggotaan tersebut, Indonesia menyatakan komitmennya untuk memastikan isu hak kemerdekaan Palestina tetap menjadi perhatian utama dunia. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhadjir Effendy menilai keputusan itu sebagai bagian dari strategi diplomasi proaktif yang ia sebut sebagai “strategy from within”.
“Jadi setelah selama ini kita berada di luar, kita sekarang mencoba berjuang dari dalam,” kata Muhadjir usai bertemu Presiden di Istana Merdeka, Jakarta.
Muhadjir menambahkan, langkah itu tetap berpijak pada mandat konstitusi dan berpegang pada tujuan penyelesaian dua negara. “Juga tetap berkomitmen kepada tujuan awal, yaitu terciptanya dua negara yang berkoeksistensi damai, yaitu negara merdeka Palestina dan Israel,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid. Ia menyebut BoP sebagai forum yang saat ini dinilai paling konkret untuk mendorong perundingan perdamaian di Palestina, termasuk Gaza. “Karena forum untuk melakukan perundingan perdamaian di Palestina dan Gaza, itu satu-satunya hari ini adalah di BoP,” kata Nusron.
Nusron juga meminta publik memberi kesempatan pada upaya tersebut sebelum menilai hasilnya. “Posisi Pak Presiden, bangsa Indonesia sudah menerima BoP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu,” ucapnya. “Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu,” tuturnya.
Sementara itu, pengamat hubungan internasional Subhan Yusuf menilai keterlibatan Indonesia di BoP sebagai langkah taktis di tengah kebuntuan diplomasi global. Menurutnya, Indonesia hadir untuk berperan dalam menghadapi persoalan utama yang selama ini menghambat pendekatan diplomatis. Ia juga menekankan bahwa keanggotaan di BoP tidak bersifat mengikat seperti aliansi militer.
“BoP bukan aliansi militer seperti NATO. Jadi Indonesia sebagai anggota dari BoP tidak bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri Amerika Serikat,” kata Subhan.
Dengan bergabungnya Indonesia dalam BoP, pemerintah menilai ada ruang yang lebih luas untuk menyuarakan isu keadilan bagi Palestina secara langsung dalam proses pengambilan keputusan internasional.
